Pemerintah soal SPBU Swasta Tolak Base Fuel BBM karena Etanol: Shell AS Pakai

Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral buka suara terkait pembatalan kesepakatan base fuel BBM alias Bahan Bakar Minyak oleh dua SPBU swasta yakni Vivo dan BP-AKR. Pembatalan ini dikarenakan kandungan etanol 3,5%.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Laode Sulaeman mengatakan tambahan etanol dalam BBM masih diperbolehkan, jika kadarnya kecil dan tidak melebihi batas yang diizinkan pemerintah.

“Kalau di Amerika, Shell sudah pakai etanol,” kata Laode saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/10). "Saya bisa memberi bukti-bukti itu."

Selain AS, dia menyebut etanol sudah banyak dipakai di lingkup internasional. Brasil misalnya, menggunakan 20% etanol dalam bensin.

“Jadi tidak mengganggu performa, bahkan bagus menggunakan etanol itu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pada kesepakatan awal pengadaan impor BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, memang mengharuskan base fuel tidak mengandung etanol.

Dilansir dari laman resmi Shell UK, etanol merupakan bahan bakar non-fosil yang berasal dari limbah industri gula atau biji-bijian.

Di Inggris, terdapat aturan terkait kewajiban bahan bakar transportasi terbarukan alias RTFO. Perusahaan penyedia BBM diwajibkan untuk memastikan bahan bakar mereka mengandung beberapa persen bahan non-fosil yang bersifat berkelanjutan seperti FAME ke dalam produk diesel.

Dikutip dari laman Shell Inggri, Shell Regular Diesel dan Shell V-Power Diesel mengandung hingga 7% FAME. Shell Regular Unleaded mengandung hingga 10% etanol sesuai dengan pengenalan E10 oleh pemerintah pada 2021, sementara Shell V-Power Unleaded mengandung tidak lebih dari 5%.

"Hal ini sesuai dengan persyaratan spesifikasi bahan bakar Inggris saat ini,” tulis Shell UK dalam laman resminya.

Vivo dan BP-AKR Batal Beli BBM Pertamina

Vivo dan BP AKR sepakat membeli base fuel BBM Pertamina pada pekan lalu. Vivo bahkan menyatakan akan menyerap 40 ribu barel.

“Ada dua yang berkenan yakni Vivo dan BP-AKR (semula sepakat). Setelah dua SPBU berdiskusi kembali dengan kami, Vivo membatalkan untuk melanjutkan dan akhirnya tidak disepakati,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR Ri, Rabu (1/10). 

Ia menjelaskan BP AKR yang semula juga sepakat untuk membeli base fuel BBM dari Pertamina, belakangan ikut mundur.

Berdasarkan rapat bersama Kementerian ESDM pada 19 September, lima badan usaha SPBU swasta sempat menyatakan peluang untuk membeli base fuel dari pengadaan Pertamina. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan stok BBM yang terjadi sejak Agustus. Keputusan ini lalu ditindaklanjuti dengan pembahasan antara Pertamina dengan masing-masing badan usaha swasta secara business to business. 

Dia menyebut pembatalan pembatalan base fuel oleh Vivo dan BP AKR berkaitan dengan kandungan etanol 3,5% pada base fuel BBM yang tersedia di Pertamina. Namun, ia menegaskan bawah regulasi di Indonesia memperbolehkan kandungan etanol di BBM hingga mencapai 20%.  

“Ini yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” ujarnya. 

Direktur VIVO Leonard Mamahit juga membenarkan jika perusahaan telah melakukan negosiasi dengan Pertamina terkait base fuel. “Tapi terdapat beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina sehingga apa yang sudah kami minta itu dengan terpaksa dibatalkan,” ujarnya.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan kami kerja sama ke depan jika permintaan mereka terkait spesifikasi base fuel BBM dapat dipenuhi Pertamina.