Harga BBM Tetap Terjaga, Masyarakat Didorong Bijak Gunakan Energi

Indonesia dinilai masih dapat mengelola pasokan bahan bahan bakar minyak imbas penutupan Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Hal ini termuat dalam kajian Reforminer Note bertajuk “Potensi Dampak Perang Iran Versus Israel-AS terhadap Ketahanan Energi dan APBN Indonesia”.

Meski demikian, Indonesia sebagai negara importir minyak tetap amat terdampak kondisi global. Tanpa penghematan strategis, beban anggaran negara bisa makin berat.

Dalam tulisan analisis yang dipublikasikan di Katadata, Rabu (1/4), Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah memiliki efek domino yang luas terhadap sistem energi global. Kawasan tersebut bukan hanya pusat produksi minyak, tetapi juga jalur distribusi vital dunia.

“Stabilitas energi global sangat dipengaruhi dinamika geopolitik, terutama di kawasan pusat produksi dan jalur distribusi,” tulisnya.

Salah satu titik paling krusial adalah Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah ini akan berdampak langsung pada harga dan pasokan energi global, termasuk bagi negara importir seperti Indonesia.

“Ketergantungan pada chokepoint global seperti Selat Hormuz tetap menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan energi nasional,” kata Pri Agung.

Meski demikian, jika mencermati neraca impor energi nasional, dampak langsung terhadap pasokan domestik masih relatif dapat dikelola.

Pada 2025, porsi impor minyak mentah dan impor BBM Indonesia yang melewati Selat Hormuz masing-masing mencapai 18,13 persen dan 14,23 persen. Artinya, 81,87 persen impor minyak mentah dan 85,77 persen impor BBM Indonesia tidak melalui jalur tersebut.

Namun, keterkaitan Indonesia dengan pasar global membuat dampak kenaikan harga tetap tidak terhindarkan. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan. Kenaikan harga minyak mentah dunia lebih banyak menambah tekanan dibandingkan manfaat bagi perekonomian nasional.

Hal ini tercermin dalam sensitivitas fiskal. ReforMiner Note menyebutkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel selama satu tahun anggaran dapat menambah defisit APBN 2026 sekitar Rp6,80 triliun.

Ketika harga BBM di dalam negeri ditahan, beban fiskal yang harus ditanggung negara menjadi semakin besar. 

Tekanan tersebut juga diperparah oleh pelemahan nilai tukar Rupiah, yang membuat biaya impor energi semakin mahal. Dengan kata lain, gejolak global tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga menjalar ke stabilitas fiskal dan ekonomi domestik secara keseluruhan.

“Gangguan pasokan energi global tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga menjalar ke aspek fiskal dan ekonomi domestik,” katanya.

Potensi Inflasi Domestik

Di tengah tekanan tersebut, kehidupan masyarakat masih berjalan normal. Aktivitas ekonomi tetap bergerak, mobilitas tinggi, dan konsumsi energi belum menunjukkan penyesuaian signifikan. Bahkan, saat Lebaran, Indonesia masih melaksanakan budaya mudik, ketika negara lain sudah membatasi penggunaan energinya. 

Kondisi ini berpotensi menciptakan persepsi keliru seolah situasi energi sedang baik-baik saja. Padahal, tekanan yang ada bersifat laten dan dapat membesar sewaktu-waktu, terutama jika konflik global berkepanjangan.

Kajian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia bertajuk “Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah” menunjukkan bahwa lonjakan harga energi global dapat memicu inflasi domestik serta mempersempit ruang fiskal pemerintah. Dalam skenario tertentu, beban subsidi energi bahkan bisa meningkat signifikan dan mendorong defisit anggaran melewati batas aman.

CORE juga menyoroti adanya trade-off kebijakan antara menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri dengan kebutuhan konsolidasi fiskal. “Semakin lama harga ditahan di tengah tren kenaikan global, semakin besar pula tekanan terhadap anggaran negara,” tulis CORE.

Tidak hanya itu, CORE juga menekankan pentingnya langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah dinilai perlu mempercepat pembangunan cadangan energi strategis guna mengurangi kerentanan terhadap lonjakan harga minyak global.

Langkah tersebut antara lain melalui implementasi kebijakan cadangan penyangga energi, investasi infrastruktur penyimpanan, peningkatan eksplorasi dan produksi migas domestik, serta kewajiban cadangan minimum bagi pelaku usaha energi seperti Pertamina dan swasta.

Selain itu, percepatan transisi energi juga menjadi kunci untuk menekan ketergantungan terhadap BBM.

Masyarakat Harus Bijak Gunakan BBM

Di tengah situasi ini, peran masyarakat juga menjadi semakin penting. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur, Tiopan HM Gultom, menilai bahwa kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mulai menggunakan energi secara lebih bijak.

“Kita harus bisa menerima kondisi pemerintah yang sedang menjaga pertumbuhan ekonomi dan belanja negara di tengah kenaikan harga BBM global. Artinya, negara mengontrol konsumsi, dan masyarakat juga harus bijak menggunakan bahan bakar,” ujarnya dalam konten Instagram @tvrikalimantantimur, Jumat (3/4).

Tiopan menambahkan, besarnya beban subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun menunjukkan pentingnya perubahan perilaku konsumsi. “Salah satu langkah paling realistis adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum,” jelas Tiopan.

Selama ini, energi kerap dianggap sebagai sesuatu yang selalu tersedia. Ketika BBM habis, masyarakat tinggal membeli kembali tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.

Pola pikir inilah yang perlu diubah, terutama di tengah meningkatnya kompetisi global dalam memperebutkan pasokan energi.

Pada akhirnya, ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, enerlgi bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sumber daya strategis. Dalam kondisi seperti ini, menggunakan energi secara bijak bukan lagi pilihan melainkan keharusan.