Listrik Padam Bergilir di Jabodetabek, Benarkah karena PLN Kekurangan Batu Bara?

Pemadaman lampu bergilir terjadi selama terjadi selama di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,  Bekasi, sejak Selasa (9/6) hingga hari ini. Pemadaman yang terjadi di daerah ibu kota tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Perusahaan Listrik Negara atau PLN mengalami kehabisan batu bara.

Menanggapi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemadaman ini tidak disebabkan oleh menipisnya stok batu bara sebagai sumber energi utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Tidak ada pasokan batu bara yang menipis, tapi memang ada beberapa gangguan teknis,” kata Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).

Dia menyebut Kementerian ESDM sudah mengomunikasikan hal ini kepada PLN. Dia meminta PLN untuk bisa mengantisipasi agar hal ini tidak berulang.

“Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman dan lain-lain, itu tidak benar, dipastikan tidak benar,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan sejauh ini tidak ada permasalahan terkait pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Hal ini bisa dipastikan sebab Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut akan melakukan relaksasi persetujuan RKAB batu bara secara bertahap.

Relaksasi akan dilihat berdasarkan kebutuhan, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dan kuota batu bara yang tersedia.

“Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” ucapnya

Katadata sebelumnya sudah mencoba menghubungi PLN untuk bertanya terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Jabodetabek, namun hingga saat ini perusahaan belum memberikan tanggapan atau jawaban.

PT PLN (Persero) sebelumnya menyebut pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam kondisi aman dan tidak ada potensi blackout (padam). Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan hal ini disebabkan karena PLN dan pembangkit swasta (IPP) telah mendapatkan kepastian pasokan batu bara. 

“Total seluruh yang dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus nanti,” kata Rizal saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa (3/3). 

Dia menyampaikan pasokan tersebut didapatkan dari 8 perusahaan batu bara yang tidak terkena pemangkasan RKAB. Dalam hal ini BUMN dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 1.

Rizal mengatakan secara keseluruhan, jumlah DMO batu bara yang dialokasikan untuk PLN di sepanjang 2026 sebanyak 124 juta ton. Sisa 40 juta ton yang belum mendapat kepastian akan dibahas kembali oleh pemerintah.

Asosiasi Sebut PLTU Kurang Pasokan Batu Bara

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) sebelumnya menyebutkan sebagian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mengalami kekurangan pasokan batu bara.  Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memangkas kuota produksi batu bara tahun ini menjadi 600 juta ton.  

“Benar, sebagian pembangkit stok batu baranya sudah kurang dari 10 hari, yang memiliki stok 25 hari operasi (HOP) hanya beberapa pembangkit saja,” kata Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/2).  

Tahun ini, Kementerian ESDM memangkas jumlah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara, jumlahnya menjadi sekitar 600 juta ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan penurunan 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi tahun lalu yang mencapai 790 juta ton.  

Joseph tidak merinci pembangkit mana saja yang masih memiliki banyak stok, tapi yang jelas kondisi pasokan batu bara ini terbagi atas tiga kelompok. Pembangkit dengan stok batu bara 25 HOP, pembangkit dengan pasokan belasan hari operasi, dan sebagian lainnya di bawah 10 hari operasi.