ESDM: Situasi Geopolitik Berpotensi Membuat Biaya Subsidi BBM Bengkak Rp300 T

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut situasi geopolitik berpengaruh terhadap kondisi energi Indonesia secara keseluruhan. Salah satu dampaknya adalah potensi bengkaknya biaya subsidi dan kompensasi energi.

Situasi geopolitik yang dimaksud adalah perang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah, serta konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum berhenti sejak 2022. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan hal ini menyebabkan terbatasnya ketersediaan energi global sekaligus peningkatan biaya energi yang berdampak pada lonjakan inflasi, biaya produksi, dan lain-lain.

“Kami sudah menghitung dampak kenaikan ini, jika tidak diantisipasi dengan ketersediaan energi baru terbarukan (EBT) ini konsekuensinya ada peningkatan (biaya) subsidi dan kompensasi sekitar Rp 300 triliun,” kata Yuliot dalam acara Indonesia EBTKE Conference & Exhibition 2026 Jakarta, Rabu (2/9). 

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87% dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun. Apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp 381,3 triliun.

Selain porsi subsidi dan kompensasi, dia menyebut jika kondisi kenaikan biaya energi tidak diatasi maka berpotensi menyebabkan terjadinya krisis makro secara keseluruhan. Pasalnya, negara harus menanggung subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG yang membengkak.

Seperti yang diketahui, mayoritas pasokan minyak mentah dan LPG Indonesia ini dipenuhi dari impor, sebab jumlah produksi domestik tak mampu memenuhinya.

“Kalau ini ada peningkatan (subsidi dan kompensasi) sekitar Rp 300 triliun itu juga berdampak pada defisit pembiayaan yang berasal dari APBN 2026,” ujarnya.

Realisasi Subsidi Semester I 2026

Pemerintah telah merealisasikan subsidi BBM sebesar Rp 116 triliun hingga akhir semester I 2026. Penyaluran subsidi tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi di tengah gejolak harga energi global. 

Berdasarkan laporan APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, realisasi subsidi BBM menjadi bagian dari total realisasi subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp 233 triliun, atau 52,1% dari pagu APBN 2026. 

Kementerian Keuangan menyebut realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

"Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan tersebut. 

Hingga akhir Juni 2026, volume penyaluran BBM bersubsidi mencapai 7,99 juta kiloliter (KL), meningkat 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 7,41 juta KL.

Pemerintah juga menyalurkan LPG tabung 3 kilogram sebanyak 3,56 juta ton, naik 2% dibandingkan semester I 2025. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat menjadi 43,1 juta pelanggan, atau tumbuh 2,1% secara tahunan.