Jaguar Land Rover Kehabisan Suku Cadang Akibat Virus Corona
Penyebaran virus corona (COVID-19), mulai berdampak terhadap rantai pasok industri manufaktur dunia. Produsen mobil asal Inggris, Jaguar Land Rover Automotive PLC menyatakan mulai kesulitan memperoleh suku cadang akibat penyebaran virus corona yang diduga berasal dari kota Wuhan, Tiongkok.
Dikutip dari The Guardian, Jaguar Land Rover memperkirakan bakal kekurangan suku cadang di pabrik kendaraan mereka di Inggris pada akhir pekan depan seiring dnegan terhentinya pasokan suku cadang dari Tiongkok.
Produsen menambahkan, tengah menghitung biaya-biaya tambahan lantaran wabah virus sangat membebani bisnis dan perdagangan global.
(Baca: Produksi Mobil di Indonesia Belum Terdampak Virus Corona)
"Kami aman untuk minggu ini dan minggu depan, (namun) pada minggu ketiga kami memiliki ... bagian yang hilang," kata kepala eksekutif Jaguar Land Rover, Ralf Speth. Dia menambahkan perusahaan telah menerbangkan komponen suku cadang dari Tiongkok ke Inggris.
Speth menambahkan bahwa perusahaan saat ini tidak mencatat penjualan di Negeri Panda, kendati merupakan salah satu pasar terpenting.
Perusahaan saat ini memiliki tiga pabrik di Inggris dengan produksi 400 ribu unit kendaraan per tahun. Namun, perusahaan enggan menjawab mengenai kemungkinan menutup atau mengurangi produksi sejalan dengan terhambatnya pasokan.
Selain Jaguar, Apple Inc juga memangkas prediksi penjualannya setelah pemasok komponen iPhone mengatakan protokol kesehatan pemerintah Tiongkok menyebabkan karyawanny berjuang untuk bekerja ke pabrik seperti biasa.
(Baca: Dibayangi Wabah Corona, WTO Lihat Prospek Perdagangan Global Suram)
Di tempat lain, rumah mode Paris Chanel mengatakan telah menunda peragaan busana Beijing mendatang seiring dengan ketakutan penyebaran virus corona.
Ketika kejatuhan ekonomi meluas, serangkaian perusahaan dan politisi mengakui bahwa gangguan pada operasi sehari-hari tidak dapat terhindarkan:
HSBC memperkirakan operasi Asia yang cukup besar berpotensi menyebabkan pukulan finansial pada 2020. Korea Selatan mengusulkan langkah-langkah darurat untuk melindungi ekonominya.
