Asosiasi Plastik Ungkap 4 Faktor Penghambat Investasi Petrokimia
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebutkan ada banyak investor berminat membangun pabrik petrokimia di Indonesia. Hanya saja, investor masih menemukan sejumlah hambatan dalam merealisasikan investasinya di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso mengatakan, salah satu hambatan investasi di sektor industri petrokimia karena persoalan lahan. Menurutnya, pembangunan pabrik petrokimia kerap kali mandeg akibat kondisi lahan yang bermasalah.
"Mulai dari penyiapan lahan, itu menjadi halangan (dalam berinvestasi)," kata Suhat di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (5/11).
Hambatan lainnya pengembangan investasi industri ini menurutnya karena biaya operasional atau pembangunan pabrik petrokimia masih cukup tinggi. Selain itu, proses perizinan untuk penanaman modal di Indonesia pun dinilai masih terlalu rumit.
Hal ini diperparah dengan rendahnya kepastian hukum di Indonesia. "Sudah izinnya ruwet, kepastian hukumnya kurang," ucap Suhat.
(Baca: Chandra Asri Cari Mitra untuk Bangun Pabrik Petrokimia)
Sementara itu, Suhat menilai pasar, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi tidak menjadi kendala berarti bagi investor. Sebab, dia yakin para investor mampu menangani masalah tersebut.
"Tapi yang empat faktor ini dari luar. Selalu jadi masalah, sehingga kami lihat sudah bertahun-tahun ini tidak ada proyek baru di bidang petrokimia," kata Suhat.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang gencar mendorong masuknya investasi ke dalam negeri.
Dia bahkan memerintahkan jajarannya untuk memangkas segala aturan yang menghambat investasi. Pemerintah pun berencana melakukan penyederhanaan puluhan Undang-undang melalui omnibus law.
(Baca: Jokowi: Kebijakan Tarik Investasi Asing Fokus pada Sektor Tertentu)
Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan aparat hukum harus bisa menjamin kepercayaan diri para investor, pelaku industri, serta birokrat dalam berinovasi dan menjaga program-program pemerintah.
Karena itu, dia berharap aparat hukum tidak dibajak oleh para mafia sehingga program pemerintah terhambat."Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Enggak, ini harus kita balik hal ini," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
