Dana Infrastruktur Rp 419 T pada 2020, Pemerintah Agresif Bangun Jalan
Pemerintah merencanakan anggaran infrastruktur sebesar Rp 419,2 triliun pada 2020. Jumlah tersebut naik 4,9% dibandingkan prediksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp 399,7 triliun. Alokasi besar di antaranya untuk pembangunan jalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran untuk pembangunan jalan naik signifikan. "Mungkin untuk menyambungkan jalan-jalan yang kemarin sudah banyak dibangun," kata dia dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (16/8).
Pemerintah merencanakan pembangunan jalan sepanjang 837 kilometer (km), tahun depan. Pembangunan ini naik lebih dari dua kali lipat dari rencana 2019 yakni 406 km.
(Baca: Pemerintah Bakal Berutang Rp 351,9 Triliun Tahun Depan, Turun 5,9%)
Sedangkan pembangunan infrastruktur konektivitas lainnya seperti jembatan direncanakan 6,9 km, turun dari 2019 dan 2018 yang masing-masing mencapai 17,3 km dan 16,6 km. Pembangunan jalur kereta juga turun menjadi 238,8 km’sp, dari rencana tahun ini 269,45 km'sp dan realisasi 2018 yaitu 351,45 km'sp.
Selain untuk pembangunan tersebut, dana infrastruktur juga akan digunakan untuk penyelesaian bandara baru di tiga lokasi, 49 unit bendungan, serta 5.224 rusun dan 2.000 rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sri Mulyani menjelaskan, selain murni dari anggaran negara, pembangunan infrastruktur juga akan diusahakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Peran swasta dan BUMN akan didorong dengan potensi nilai proyek Rp 19,7 triliun pada 2020," ucap dia.
(Baca: Naskah Lengkap Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020 Jokowi)
Ia memerinci, terdapat 11 proyek infrastruktur yang akan dijalankan melalui skema KPBU. Proyek tersebut yakni jalan non-tol Sumatera Selatan dengan estimasi nilai proyek Rp 900 miliar, jalan non-tol Riau sebesar Rp 1,1 triliun, pembangunan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.
Selain itu, akan ada pembangunan proving ground balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor Bekasi dengan nilai Rp 1,6 triliun. Kemudian, proyek pengembangan dan pengoperasian pelabuhan anggrek provinsi Gorontalo sebesar Rp 300 miliar, proyek kereta api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 200 miliar.
Lalu, proyek Palapa Ring Barat senilai Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah Rp 1 triliun, serta Palapa Ring Timur Rp 5,4 triliun dan Satelit Multifungsi Rp 6,6 triliun.
