Kendaraan Listrik Berpotensi Pangkas Impor BBM Rp 798 Triliun
Penggunaan kendaraan bermotor listrik dinilai dapat menghemat keuangan negara hingga sebesar Rp 798 triliun. Nilai penghematan tersebut berasal dari penurunan nilai impor bahan bakar minyak (BBM).
"Berpotensi menghemat kurang lebih Rp 798 triliun," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/1).
Selain mampu menghemat keuangan negara, Jokowi menyebut kendaraan bermotor listrik menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sebab, penggunaan listrik mengurangi pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil.
Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur program kendaraan bermotor listrik perlu disiapkan dan segera diselesaikan. "Sehingga negara kita dapat berlari lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik dapat dilakukan secara terpadu antarkementerian dan lembaga. Ia juga meminta swasta ikut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik. "Baik dari sisi riset, inovasi, anggaran sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta upaya pengembangan kendaraan bermotor listrik dapat menjadi momentum bagi Indonesia menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi terkini. Dia pun meminta hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah melalui upaya memperbesar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
(Baca: Jokowi Akan Gelar Rapat Perpres Kendaraan Listrik Hari Ini)
Indonesia sendiri menargetkan industri kendaraan bermotor listrik dapat mencapai 20% dari total produksi kendaraan bermotor pada 2025. Artinya, enam tahun mendatang ada 400 ribu mobil dan dua juta motor listrik yang diproduksi di Indonesia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini di Indonesia sudah ada produksi motor listrik. "Berbagai merek sudah mulai produksi," kata Airlangga.
Industri kendaraan bermotor listrik dapat dipacu semakin pesat jika Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kendaraan Bermotor Listrik telah rampung. Saat ini, aturan tersebut masih dalam tahap konsultasi dengan parlemen terkait masalah fiskal.
Pasalnya, dalam aturan tersebut ada usulan untuk memberi bea masuk 0% bagi impor mobil listrik ke Indonesia. Selain itu, ada usulan penurunan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaran bermotor listrik. "Ada konsultasi antara Menteri Keuangan dan parlemen, Komisi XI. Sesudah itu kita jalan," kata Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rancangan Perpres tersebut telah difinalkan dari pihaknya. Ia memastikan pandangan yang ada di beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah disatukan.
Setidaknya ada tiga poin yang terdapat dalam Rancangan Perpres tersebut. Pertama, aturan ini mengatur tentang kendaraan bermotor listrik yang penggerak utamanya memakai motor listrik. Dalam hal ini, pasokan listrik untuk kendaraan tersebut berasal dari baterai atau media penyimpan energi listrik lain secara langsung yang terpasang di dalam maupun di luar kendaraan.
Kedua, mengatur mengenai kendaraan bermotor jenis hybrid atau kendaraan yang bisa menggunakan bensin maupun listrik. Ini mengikuti kebijakan kendaraan ramah lingkungan atau (Low Carbon Emmission Vehicle/LCEV).
Ketiga, mengatur mengenai penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Penyediaan ini dilaksanakan badan usaha di bidang energi yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Untuk pertama kali diberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara bidang energi lainnya.
(Baca: Tiga Poin Utama Rancangan Peraturan Presiden Soal Kendaraan Listrik)
