Bos Lippo Ikut Rapat di Kantor Luhut Bahas KEK Bekasi-Purwakarta
CEO Lippo Group James Riady menyambangi Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (2/11). James datang sekitar pukul 14.30 WIB. Menggunakan setelan jas hitam, James Riady langsung memasuki Kantor Kemenko Kemaritiman dengan berjalan cepat. Dia didampingi beberapa ajudannya saat memasuki gedung tersebut.
James menyambangi Kemenko Kemaritiman untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Rapat yang digelar di lantai 3 Gedung Kemenko Kemaritiman ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.
Rakor yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri sejumlah menteri yang terkait. Beberapa diantaranya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
(Baca: Jokowi Bahas Hambatan Bisnis dengan Pemilik Grup Lippo dan Sinarmas)
Seperti diketahui, salah satu proyek teranyar Lippo Group, Meikarta, berada di wilayah yang direncanakan menjadi KEK Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Proyek kota baru Meikarta diperkirakan menelan investasi Rp 278 triliun yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
Beberapa waktu lalu Lippo Group mengumumkan akan melakukan topping off atau penutupan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses kontruksi dua tower pertama megaproyek Meikarta pada 29 Oktober 2017. Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan dua tower tersebut.
"Kegiatan topping off ini merupakan bentuk nyata dimulainya pembangunan kota baru Meikarta. Topping off ini merupakan bentuk komitmen kami kepada para pembeli bahwa kami membangun Meikarta ini dengan kecepatan tinggi," kata Ketut di Jakarta, Kamis (26/10).
Ketut menyatakan IMB yang telah dikantongi bernomor 503/096/B/BPMPPT. Dia menyatakan diperkirakan pada 2018 nanti dua tower tersebut akan segera rampung. (Baca: Lippo Topping Off Meikarta, DPRD Bekasi: Itu Pakai IMB Orange County)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah, meluruskan pernyataan mengenai IMB Meikarta yang diklaim oleh Lippo. Ia mengatakan hingga kini DPRD dan pemerintah Kabupaten Bekasi belum menerima rekomendasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
RDTR ini yang didalamnya mengatur Kawasan Lippo Cikarang seluas 84,6 hektar yang disebut-sebut sebagai bakal megaproyek Meikarta. "Tanpa ada rekomendasi RDTR, tak bisa memberikan Amdal atau IMB. Jadi sampai sekarang proyek Meikarta seluas 84,6 hektare itu belum memiliki IMB," kata Yudi.
Yudi menjelaskan dua tower yang telah diselesaikan oleh Lippo Grup merupakan menara yang selama ini berada dalam proyek Orange County. "Proyek itu sudah ada terlebih dahulu, jauh sebelum dikenal proyek Meikarta," kata Yudi.
Meski Pemprov Jabar belum memberikan rekomendasi RDTR Kabupaten Bekasi yang menjadi persyaratan pengurusan izin, Ketut menyatakan proses tersebut tak akan mempengaruhi target megaproyek Meikarta. "Sampai saat ini kami masih yakin on time," kata Ketut.
