Pembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur Berlanjut
Pemerintah terus menggodok rencana pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi bagi tanah yang tidak digunakan alias menganggur. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah menyamakan pemahaman dan persepsi mengenai kebijakan ini.
"Nanti kan ada yang menyangkut pajak dan ada yang menyangkut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kami harus pikirkan dan bicarakan dalam platform yang sama supaya nanti kebijakan Kementerian ATR sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/2).
Pembahasan dengan Kementerian Keuangan, menurut dia, berfokus pada skema yang akan dipilih. Intinya, Kementerian ATR berharap skema yang akan dijalankan nantinya bisa mencegah atau mengurangi spekulan tanah yang menjamur saat ini, sehingga bisa mendorong pemanfaatan tanah lebih produktif. (Baca juga: Bangun Rumah Murah, Pemerintah Sasar Lahan BUMN)
Pemberlakuan pajak progresif ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat membuka rapat terbatas mengenai kebijakan pemerataan ekonomi, ia menekankan bahwa ketimpangan kepemilikan lahan menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Menurut dia, masih ada konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perusahaan besar. Bahkan, dia mendapat informasi bahwa para pengumpul lahan besar tersebut hanya membayar seperempat dari nilai pajak transaksinya. (Baca juga: Jokowi: Konsentrasi Lahan oleh Sekelompok Orang atau Korporasi)
Alhasil, negara pun tidak mendapatkan bagian atau penerimaan pajak dari transaksi kepemilikan lahan tersebut. "Padahal soal lahan ini penting bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah," kata Jokowi, Selasa (7/2) pekan lalu. Karena itulah, Presiden meminta agar perbaikan kepemilikan dan pemerataan lahan segera dilakukan. Caranya antara lain melalui sistem pajak berkeadilan serta reforma agraria.
Meski begitu, Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mengatakan kebijakan pajak progresif tidak mungkin dijalankan dalam waktu dekat. Alasannya, setiap pajak baru yang ingin terapkan harus melalui persetujuan DPR dengan merevisi Undang-Undang (UU).
"Karena setiap pajak yang dipungut harus dengan UU. Dan sampai sekarang belum masuk ke DPR soal pajak progresif tanah menganggur," ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (8/2).
Sekadar catatan, pemerintah menyiapkan tiga skema pajak untuk tanah menganggur yaitu pajak progresif atas kepemilikan tanah, pajak atas keuntungan penjualan tanah, dan pajak atas lahan tidak produktif. Pada skema pertama, pemerintah bakal memberlakukan tarif pajak bertingkat untuk kepemilikan tanah kedua, ketiga, dan seterusnya. (Baca juga: Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’)
Pajak final progresif ini merupakan pengembangan dari pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah/bangunan yang dikenakan atas nilai transaksi. Selanjutnya, skema kedua, pajak atas keuntungan penjualan tanah (capital gain tax), dipungut dari selisih antara harga jual dan harga perolehan atau harga beli.
Terakhir, skema ketiga, pengenaan pajak atas lahan tidak produktif (unutilized asset tax). Pemerintah bakal mengenakan pajak pada perusahaan atau pribadi yang memiliki tanah secara luas, tanpa memiliki perencanaan yang jelas. Tanah-tanah tersebut bakal dikenakan pajak bank tanah (land bank).
Rencananya, pemerintah bakal menerbitkan skema pajak progresif terlebih dahulu, sedangkan skema lainnya menyusul. Namun, pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif.
