Pemerintah Godok Tiga Opsi Pendanaan Non-APBN LRT Jakarta
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hambra mengatakan, pemerintah masih belum menentukan skema yang akan digunakan untuk membiayai proyek LRT Jabodebek. Demi mengkaji seluruh kemungkinan, pemerintah telah mengutus tim ahli lintas kementerian untuk memilih skema yang paling tepat untuk digunakan.
Dari sisi Kementerian BUMN, menurut Hambra, pihaknya akan mengkaji skema investasi BUMN untuk menjalankan proyek tersebut. "Kemudian kerjasama dengan pihak lain, maksudnya antar BUMN dan/atau anak perusahannya," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, mekanisme pembiayaan proyek ini masih dibahas dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, pembiayaan ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek, yang memang mensyaratkan APBN mengganti biaya prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya.
(Baca: Kereta LRT Cawang-Cibubur Siap Beroperasi Maret 2019)
Kebutuhan pembiayaan proyek ini mencapai Rp 22,5 triliun. Karena minimnya penerimaan, pemerintah masih harus mencari jalan keluar pendanaan proyek transportasi massal ini yang diusahakan tanpa APBN. "Jadi ini yang dirapatkan saat ini," kata Prasetyo.
Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya kompak mengatakan bahwa kepastian pendanaan proyek LRT yang digarap Adhi Karya ini akan dibahas lagi dengan Jokowi pekan depan. "Skema masih dibahas minggu ini sebelum rapat lagi dengan Presiden," ujar Budi.
Adapun Jokowi belum mengatakan apapun terkait pendanaan proyek ini. Ia hanya memperhatikan seluruh hambatan pembangunan infrastruktur transportasi ini, baik karena lahan maupun pendanaan, "Karena memang harus dicek dan cek terus," ujar Jokowi.
