Pemerintah Kaji Swasta Danai Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya
Pembahasan pembangunan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya belum juga rampung. Saat ini, pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan skema pembiayaan untuk mendanai proyek tersebut.
Sebelumnya, pemerintah sempat meminta Jepang mendanai proyek ini. Namun belakangan, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) jadi pilihan favorit. (Baca juga: Pemerintah Minta Jepang Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah akan berfokus pada skema pembiayaan yang tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah juga tidak ingin menambah beban pinjaman.
"Jadi kami sedang mendalami opsi kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau PPP," ujar Bambang saat ditemui usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (14/12). (Baca juga: Studi Kelayakan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Segera Rampung)
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan skema KPBU, aset proyek ini tak akan seutuhnya dimiliki swasta. Tetap ada bagian yang melekat seperti tanah dan jalur yang menjadi milik negara melalui pemerintah. Untuk itu, ia akan mengkonsultasikannya dengan Presiden Joko Widodo Senin depan (19/12).
Kemudian, Budi mengatakan, dengan skema tersebut, pihak nasional harus tetap berkontribusi dalam jalannya operasional proyek tersebut. Oleh karenanya, Budi akan mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk ikut menjadi bagian dalam operasional Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya ini. "(PT KAI) Harus jadi pengelola atau minimal salah satu pengelola," ujarnya. (Baca juga: 16 Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Telah Rampung)
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini juga akan memiliki setidaknya tiga pemberhentian di Jawa Barat. Ketiganya adalah Cikarang, Subang dan Cirebon yang merupakan pusat industri. "Pemberhentiannya harus disesuaikan dong, karena ada pelabuhan dan keramaian," ujar Aher.
Lebih lanjut, Aher mengatakan, pembicaraan mengenai proyek ini sudah cukup maju. Bahkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk proyek ini sudah terselesaikan, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten.
(Baca juga: Rusia Kucurkan Rp 32,2 Triliun Bangun Kereta Api Kalimantan Timur)
