Pemerintah Minta Jepang Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

11 November 2016, 19:22

Suasana ekspo Jaringan Kereta Cepat Negara Tiongkok di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Pameran menampilkan beragam jenis kereta cepat dan pembangunan stasiun kereta yang telah dipergunakan di negara Tiongkok yang rencananya juga akan di pergunak

Pemerintah masih belum memutuskan kepastian pembangunan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Jepang, sebagai kandidat terkuat yang akan membangun proyek ini harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan pemerintah, terutama dari segi pembiayaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Jepang mendapatkan preferensi dari pemerintah untuk membangun proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya ini. Namun, mereka harus memenuhi semua persyaratan yang akan diajukan oleh pemerintah, terutama terkait pembiayaan.

(Baca: Jepang Berpeluang Besar Garap Kereta Cepat Jakarta – Surabaya)

"Syarat-syarat pembiayaan kami harapkan swasta yang ada di sana. Itu yang menjadi salah satu persyaratan," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (11/11).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui Jepang memiliki preferensi yang besar dari pemerintah untuk membangun proyek tersebut. Akan tetapi pemerintah belum memutuskan sepenuhnya, apakah Jepang yang akan menggarap proyek ini.

(Baca: Ke Jepang, Luhut Kantongi Proyek Hingga Rp 130 Triliun)

"Kalau (pembiayaan) untuk kereta (semi cepat Jakarta-Surabaya) ini masih dibicarakan. Apakah menggunakan skema pinjaman biasa, proyek pemerintah, atau keterlibatan swasta," ujar Bambang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah memberikan alternatif skema kerja sama kepada pihak Jepang. Skemanya adalah antarperusahaan (business to business/B to B) atau antarpemerintah (government to government/G to G).

(Baca: Jokowi Ingin Proyek Infrastruktur Digarap Swasta)

Skema kerja sama ini juga terkait pembiayaan proyek tersebut. Yang pasti, kata Luhut, pembiayaan proyek ini dilakukan selama 40 tahun, dengan masa tenggang pembayaran (grace period) 10 tahun. Namun, pihak Jepang belum bisa memutuskannya saat ini. Makanya akan ada pertemuan lanjutan pada bulan depan.

“Minggu kedua Desember akan ketemu pihak Jepang selesaikan masalah itu,” kata Luhut usai bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko di kantornya, Jumat (11/11)

Pemerintah berharap proyek kereta sepanjang 888 kilometer ini bisa mulai dibangun tahun depan dan selesai pada akhir 2019. Menurut Luhut, pengerjaan proyek ini bisa cepat selesai karena struktur relnya sudah ada sebelumnya, tinggal penguatan saja.

Rencananya studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek ini dilakukan akan segera dilakukan tahun depan. Studi yang dilakukan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan pihak Jepang ini akan selesai dalam waktu enam bulan.

(Baca: Tak Mau Didikte, Pemerintah Biayai Studi Kereta Jakarta-Surabaya)