Studi Kelayakan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Segera Rampung

Miftah Ardhian
3 Desember 2016, 11:00
Rel kereta api
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi

Pemerintah menargetkan pra-studi kelayakan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya dapat diselesaikan dalam waktu dua pekan ke depan. Selanjutnya, pemerintah dapat meneruskan proses pembangunan infrastuktur transportasi tersebut, termasuk menghitung biaya investasi dan skema pembiayaannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, sampai saat ini belum ada perkembangan berarti dalam pembangunan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Sebab, pemerintah masih menunggu studi awal yang dilakukan oleh  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Advertisement

Namun, setelah tiga pekan terakhir melakukan kajian tersebut, Budi yakin studi awal ini dapat segera diselesaikan. "Dua minggu lagi ya (selesai). Mudah-mudahan," ujar Budi usai menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (2/12).

(Baca: Pembiayaan Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya Pakai Skema G to G)

Hasil studi ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk mengetahui potensi dari pembangunan proyek kereta semicepat tersebut. Selain itu, hasil studi ini akan menjabarkan kebutuhan pembiayaannya.

Selanjutnya, pemerintah akan menilai kemungkinan pelaksanaan pembangunan proyek tersebut dan menjadikannya sebagai landasan melakukan studi kelayakan (feasibility study) bersama dengan mitra kerjanya. (Baca: Pemerintah Minta Jepang Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)

Setelah hasil studi diperoleh, Budi menjelaskan, pemerintah akan segera memutuskan skema pembiayaan proyek ini, termasuk mencari investornya. Namun, dia akan lebih condong mendorong pembangunan proyek tersebut menggunakan skema business to business (B to B). Alasannya, dengan skema tersebut, tidak akan ada dana yang dikeluarkan pemerintah.

"Dana pemerintah makin dikit ya, jadi harus manage dengan baik. Kalau swasta dengan swasta lebih bagus," ujarnya. Meski begitu,  dia tak menutup kemungkinan penggunaan skema Goverment to Goverment (G to G). Yang penting, Budi menekankan, dana yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia harus ditekan seminimal mungkin.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement