Dua Tahun Jokowi, Mendag: Presiden Sering Tegur Harga Pangan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan genap dua tahun. Selama ini, pemerintah menghadapi berbagai masalah ekonomi yang belum terselesaikan, salah satunya adalah harga bahan pangan yang tidak stabil.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memandang masalah utama di bidang perdagangan selama pemerintahan Jokowi ini adalah persoalan pangan. Masalah inilah yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah dan harus diselesaikan di masa mendatang.
Enggar bercerita, perhatian Jokowi terhadap masalah pangan tersebut sangat besar. Presiden, lanjut dia, kerap mengingatkan para menteri agar mengawasi pasokan dan harga bahan pangan. "Beliau (Jokowi) menegur kami terus, semua para menteri, untuk mengawasi harga pangan supaya tidak terjadi gejolak," kata Enggar usai menghadiri acara Jakarta International Logistic Summit and Expo di Jakarta, Rabu (19/10).
(Baca: Menteri Perdagangan Tetapkan Harga Acuan 7 Komoditas Pangan)
Menurut dia, beberapa komoditas pangan yang terus mendapat sorotan Presiden karena harganya tinggi adalah daging dan beras. Padahal, pemerintah sejak Lebaran lalu telah berupaya menekan harga daging, dengan salah satu caranya membuka krean impor daging, sapi, dan kerbau. "Beliau memberikan teguran untuk segera diperhatikan betul."
Enggar juga menyebut, pemerintah juga masih berupaya menekan harga beras. "Sementara (harga) bawang sudah oke. Dikatakan sesuai cita-cita, saya bilang belum," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyatakan, pemerintah masih fokus menekan harga pangan. Bahkan, pemerintah ingin membangun kebijakan pangan untuk jangka panjang. Dengan begitu, harga pangan tidak lagi bergejolak sehingga dapat mengerek angka inflasi.
"Secara indeks, inflasi selama pemerintahan Jokowi relatif dapat dijaga. Namun pemerintah akan tetap membangun kebijakan komprehensif dan menyeluruh soal pangan ini," kata Darmin. (Baca: Setop Politisasi Harga, Mari Elka Usul Aturan Baku Impor Pangan)
Menurut Enggar, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengendalikan harga pangan. Salah satu upaya tersebut adalah menetapkan harga acuan pembelian terhadap tujuh komoditas pangan. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen.
Namun, dia mengakui, kebijakan itu masih membutuhkan waktu sehingga dapat menekan harga pangan. Contohnya, menekan harga daging. "Sapi-sapi itu masih dalam proses pengiriman dari Australia untuk selanjutnya digemukkan selama empat bulan," ujar Enggar.
Ke depan, ada tiga upaya yang akan dilakukannya untuk menekan harga pangan. Upaya itu adalah mencukupi pasokan, membuat harga turun dan stabil, dan menyerap seluruh produksi dalam negeri.
Sekadar informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/MDAG/PER/09/2016 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen pada 9 September lalu. Ada tujuh komoditas pangan yang diatur harganya yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.
Di dalam Permendag tersebut, Enggar menetapkan dua jenis harga acuan untuk tiap komoditas, yaitu harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. (Baca: Importir Sapi Potong Akan Diwajibkan Bangun Peternakan)
Harga acuan ini akan berlaku selama empat bulan dan akan dievaluasi sesuai kondisi yang berkembang. Sedangkan penetapan harga acuannya dengan mempertimbangkan struktur biaya mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan biaya lainnya.
