Kemenhub Alokasikan Anggaran Transportasi Terbesar Bagi Jawa Barat
KATADATA - Sebagai salah satu pengguna anggaran negara terbesar, Kementerian Perhubungan menginginkan agar penyerapan anggaran tahun ini dapat lebih fokus untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi di semu provinsi di Indonesia. Dengan total anggaran tahun 2016 sebesar Rp 48,46 triliun, Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi terbesar yaitu Rp 3 triliun atau 6,2 persen dari total anggaran Kementerian Perhubungan.
Ada empat fokus kerja Kementerian Perhubungan dalam sektor transportasi. Pertama, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Ketiga, peningkatan kapasitas. Keempat, tata kelola dan regulasi. Rinciannya, Rp 12,5 triliun untuk keselamatan dan keamanan transportasi, Rp 5,5 triliun untuk peningkatan kualitas pelayanan, Rp 22,4 triliun untuk peningkatan kapasitas, serta Rp 8 triliun untuk tata kelola dan regulasi atau dukungan manajemen.
(Baca: Ditarget Jokowi, Jonan akan Teken Proyek Kemenhub Rp 14 Triliun)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Julius Adravida Barata menjelaskan, Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran terbesar tahun ini yaitu Rp 3 triliun. Padahal, mayoritas provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mendapat anggaran di atas Rp 1 triliun.
Sembilan provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendapatkan total anggaran Rp 14,9 triliun. Sedangkan program sektor transportasinya antara lain pembangunan gardu listrik 2x4.000 KW di Jakarta Kota (tahun jamak 2015-2016), pengadaan pesawat latih di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, dan pembangunan jalur ganda kereta api (pemasangan rel) antara Maja-Rangkasbitung. Selain itu, pembangunan Bandara Kertajati, pembangunan terminal baru di Bandara Sultan M. Kaharuddin serta pembangunan fasilitas Pelabuhan Labuan Bajo.
Adapun 10 provinsi di Sumatera menerima anggaran senilai total Rp 7,4 triliun. Dananya dialokasikan untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, operasi bus perintis, subsidi angkutan udara perintis,pembangunan Balai Diklat Pelayaran Pariaman, pembangunan badan jalan kereta api Muarakalaban-Muaro, serta pemasangan dan pengadaan pelampung suar.
(Baca: Kementerian Perhubungan Tolak Hak Ekslusif Kontraktor Kereta Cepat)
Sedangkan dana anggaran untuk empat provinsi di Kalimantan sebesar Rp 2,3 triliun. Program sektor transportasi tahun 2016 di empat provinsi itu mencakup penyusunan rencana induk dan Detailed Engineering Design (DED) Terminal Barang Internasional Entikong, pengerukan alur pelayaran atau kolam Pelabuhan Pontianak, dan DED pembangunan jalur kereta api lintas Pontianak-Sambas-batas negara. Ada pula studi kelayakan dan jalur kereta api lintas Pontianak-Tayan-Sanggau, dan peningkatan tahap kedua dermaga sungai di Banjarjaya Kabupaten Banjarmasin.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan merencanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, studi kelayakan dan pembangunan jalur kereta api antara Topoyo-Palu, pembangunan kapal perintis tipe 2.000 Gross Tonnage (GT), serta studi kelayakan dan jalur kereta api lintas Moutong-Marissa-Isimu di Sulawesi. Untuk merealisasikan sejumlah program tersebut, dana yang dianggarkan tahun ini mencapai Rp 4,1 triliun.
(Baca: Alokasi Anggaran Infrastruktur 2016 Dikurangi)
Untuk Maluku dan Papua, anggaran sektor transportasi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 5,4 triliun. Sepanjang tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi subsidi angkutan darat dan penyeberangan perintis, pembangunan fasilitas Pelabuhan Babang, serta melanjutkan levelling landasan pacu Bandara Babulah Ternate. Selain itu, peningkatan jalan di wilayah perkotaan Jayapura, pembangunan fasilitas pelabuhan Depapre, pelapisan landasan pacu Bandara Nabire, perpanjangan landasan pacu Bandara Mindiptana, serta pelapisan landasan pacu Bandara Dekai-Yahukimo juga masuk dalam daftar program sektor transportasi untuk Maluku dan Papua.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ingin menyamakan persepsi mengenai Program Pembangunan Transportasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Untuk itu, dia menggelar pertemuan dengan semua gubernur. "Pertemuan yang dihelat selama dua hari mulai Kamis ini (11-12 Februari 2016) diharapkan dapat mewujudkan sistem transportasi terpadu di Indonesia," kata Barata dalam siaran persnya, Kamis (11/2).
Dalam pertemuan tersebut, Menhub juga mengharapkan masukan dari seluruh gubernur untuk menyusun program kerja dan pagu indikatif Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan masukan dari seluruh gubernur tersebut, Kementerian Perhubungan berharap pembangunan sistem transportasi di semua provinsi di Indonesia mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai kebutuhan wilayah setempat.
