Divestasi Freeport, Pemerintah Wacanakan Gadai Saham
KATADATA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewacanakan opsi gadai saham untuk mendapatkan saham divestasi PT Freeport Indonesia. Saham pemerintah di perusahaan tersebut dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dana. Dananya kemudian digunakan untuk menambah kepemilikan pemerintah di Freeport Indonesia dengan membeli saham yang akan dilepas perusahaan tambang tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Pemerintah tidak memiliki dana untuk mengambil 10,64 persen saham divestasi Freeport Indonesia. Untuk dapat mengambil saham tersebut, caranya hanya dengan melakukan pinjaman.
“Kami melihat saat ini dalam hal dana mau ga mau harus dari pinjaman,” kata Rini usai Rapat Kerja (raker) dengan Komisi VI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2016 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (20/10).
Rini menyebutkan ada kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Untuk mendapatkan pinjaman ini, pemerintah bisa menjaminkan saham Freeport. Saat ini pemerintah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Saham ini bisa dijaminkan untuk mendapatkan 10,64 persen saham yang akan dilepas oleh Freeport. Dengan begitu, kepemilikan pemerintah di Freeport Indonesia menjadi 20 persen.
Selain itu, pengambilan saham Freeport bisa dilakukan oleh perusahaan BUMN. Ada dua BUMN yang dianggap Rini cukup kuat untuk melakukan hal ini, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). “Tapi kami akan lihat apakah kombinasi secara konsorsium antara Inalum dengan Antam,” ujar Rini.
(Baca: Antam Siap Akuisisi Saham Divestasi Freeport)
Menurut Rini, saat ini pihaknya masih melakukan analisa keputusan akhir dari dua opsi tersebut. Dia berharap keputusan final dari Kementerian BUMN bisa selesai pekan ini. Selanjutnya Rini akan mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai keputusan tersebut.
Sementara itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan di tingkat pemerintah mengenai strategi yang akan dilakukan untuk mengambil saham Freeport. Dia pun mengaku belum mengetahui berapa dana yang dibutuhkan. “Sampai hari ini belum ada pembahasan di pemerintah, apalagi anggarannya dari mana,” kata Bambang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil membenarkan pernyataan Bambang. Pembahasan Freeport belum sampai pada tahap strategi untuk mengambil saham yang akan dilepas perusahaan tersebut.
Saat ini Sofyan yang mengepalai Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua tengah menyusun laporan awal, hasil evaluasi tambang PT Freeport Indonesia. Laporan pendahuluan ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam pekan ini. Sedangkan laporan akhirnya menyusul pada Desember 2015, saat berakhirnya tugas tim tersebut.
Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi pemerintah memutuskan kelanjutan bisnis Freeport di Indonesia. “Karena tugas tim ini adalah bagaimana Freeport dalam rangka pembangunan Papua,” ujar Sofyan.
