Pengusaha Enggan Beli Vaksin Covid-19 untuk Karyawan
Pemerintah berharap pengusaha dapat membeli vaksin Covid-19 secara mandiri untuk karyawannya. Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, tidak semua pengusaha mampu membeli vaksin virus corona untuk pekerjanya.
Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dapat memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada seluruh masyarakat, termasuk pekerja. "Itu harus menjadi tanggung jawab negara. Ini masalah keselamatan jiwa ya," kata Hariyadi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (15/12).
Menurutnya, sejumlah perusahaan mampu membeli vaksin Covid-19 untuk pekerjanya. Di sisi lain, ada juga perusahaan yang terpukul akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak bisa menanggung biaya vaksin untuk karyawan.
Terlebih, harga vaksin virus corona belum diketahui pasti. "Kalau harganya mahal bagaimana? Karyawan kan tidak cuma 1-2 orang," ujar dia.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu khawatir, perusahaan yang tak mampu akan kesulitan mendapatkan akses vaksinasi Covid-19. Hal ini dinilai berbahaya bagi keselamatan masyarakat.
Ia menambahkan, kondisi serupa pernah terjadi pada perusahaan yang tidak mampu. Perusahaan tersebut tidak memperoleh bantuan subsidi upah bagi pekerja. Sebab, bantuan hanya diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif hingga Juni 2020. "Kalau perusahaan terdampak Covid-19, mereka tidak bisa bayar iuran," katanya.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap kelompok usaha, terutama yang tergabung sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), bisa ikut program vaksin mandiri. Menurut Erick, beberapa konglomerasi bisnis seperti grup Lippo, Astra, Sinar Mas, dan Medco Energi, memberikan sinyal positif untuk vaksin mandiri.
"Bukan tidak mungkin, mereka (konglomerasi perusahaan) berani membeli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka," kata Erick.
Berikut adalah Databoks terkait pendapat masyarakat terhadap vaksin Covid-19:
Pemerintah Tambah Jatah Vaksin
Sementara, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuka kemungkinan penambahan jatah vaksin gratis bagi masyarakat.
Hal ini seiring dengan kemunginan penambahan alokasi vaksin dari semula 107 juta vaksin menjadi 182 juta vaksin. Dari jumlah itu, ia memperkirakan sebanyak 91 juta penduduk mendapatkan vaksin gratis, selebihnya 91 juta masyarakat membayar secara mandiri.
"Ini masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50," kata dia di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.
Saat ini, ujar dia, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin yang akan ditanggung. Namun, ia sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Joko Widodo saat rapat evaluasi alokasi vaksin yang ditanggung pemerintah.
Untuk pemberian vaksin, Jokowi juga menyampaikan akan diprioritaskan bagi tenaga medis dan tenaga nonmedis yang berjuang di garda terdepan menangani Covid-19. "Selain itu, vaksin juga akan diprioritaskan kepada mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," ujar dia.
Artinya, pemerintah juga tengah mempertimbangkan prioritas pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut mengatakan bagi karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan, berkemungkinan biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja.
"Jadi mandiri itu bukan berarti dia bayar sendiri, tapi ada mandiri yang menjadi tanggung jawab perusahaan," katanya.
