Mal Tutup Saat PPKM Darurat, Pengusaha Mengeluh Terpukul Dua Kali
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan aturan mal wajib tutup saat PPKM darurat, membuat pengusaha akan semakin kesulitan untuk mempertahankan para pekerja. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga merumahkan karyawan bisa tak terhindarkan.
“Kalau ternyata nantinya berkepanjangan, maka akan terjadi kembali gelombang PHK," kata Alphonzus.
Saat ini ada 280 ribu karyawan pusat perbelanjaan. Ini belum dihitung para pekerja dari para penyewa atau ritel yang beroperasi di mal. Sebanyak 30% dari total karyawan berpotensi mengalami PHK. Keputusan tersebut bergantung dari berapa lama operasional akan terganggu.
Meski begitu, APPBI menyatakan akan terus mendukung keputusan pemerintah dalam mengupayakan penurunan angka penularan Covid-19. “Kami mengimbau agar penegakan dan pengawasan di lapangan benar-benar dilakukan dengan konsisten agar PPKM darurat ini efektif dan kita bisa segera pulih,” ujarnya.
Sebagai informasi, selama pemberlakuan PPKM darurat, pemerintah menerapkan sejumlah pengetatan seperti bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) 100% hingga penutupan mal dan pusat keramaian.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Katadata.co.id, WFH 100% berlaku untuk sektor non esensial. Selain itu, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.
Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
