Belanja Infrastruktur 2021 Cetak Rekor Terbesar Rp 402 Triliun
Menurunnya kasus Covid-19 berimbas pada menggeliatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Realisasi anggaran infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp 402,8 triliun, tumbuh 31,1% dibandingkan tahun 2020.
Realisasi anggaran infrastruktur setara dengan 96,5% dari total pagu yang ditetapkan yakni Rp 417,4 trilun. Pencapaian tahun 2021 juga menandai untuk pertama kalinya, pembangunan infrastruktur menghabiskan anggaran di atas Rp 400 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi lokomotif utama pembangunan infrastruktur menghabiskan Rp 155,9 triliun untuk membangun berbagai infrastruktur di Indonesia.
Termasuk di antaranya adalah bendungan, jalan dan jembatan.
Kementerian tersebut juga menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan persampahan, serta pembangunan rumah susun dan rumah khusus.
Berdasarkan data Proyek Strategis Nasional (PSN), jumlah bendungan yang pembangunannya selesai pada 2021 adalah sebanyak 11 bendungan.
Termasuk didalamnya adalah Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 triliun dan Bendungan Randugunting di Jawa Tengah yang menelan anggaran Rp 800 miliar.
Sementara itu, belanja infrastruktur Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menembus sebesar Rp 34,2 triliun.
Kementerian tersebut menggunakan anggaran infrastruktur ntuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian, pembangunan sarana dan pra sarana bandara, serta pembangunan pelabuhan dan terminal.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghabiskan anggaran infrastruktur sebesar Rp 16,5 triliun.
Dana sebesar ditu digunakan untuk pengadaan BTS, penyediaan kapasitas satelit, akses internet dan pusat data nasional.
Berdasarkan pos anggarannya, sumber anggaran infrastruktur tahun 2021 datang dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) yakni sebesar Rp 220,6 triliun sementara dari non- K/L sebesar Rp 4,6 triliun.
Belanja infrastruktur yang dihabiskan pemeirntah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 101,4 triliun.
Belanja infrastruktur juga ditopang kinerja pembiayaan lainnya di antaranya, seperti Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp 14,4 trilun.
Juga, pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 16,6 trilun, dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN infrastruktur sebesar Rp 44,4 triliun.
Sebagai catatan, pemerintah menyelesaikan pembangunan 24 infrastruktur yang masuk dalam PSN pada tahun 2021.
Jumlah proyek infrastruktur PSN yang selesai pada tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2020, proyek PSN yang selesai dibangun sebanyak 12 proyek.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Aggaran infrastruktur melonjak dari di bawah Rp 100 triliun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Rp 400 triliun lebih di era Jokowi.
Realisasi anggaran infrastruktur dalam lima tahun terakhir adalah sebesar Rp 307,3 triliun pada 2020, Rp 394,1 triliun (2019), Rp 394 triliun ( 2018), Rp 379,1 triliun ( 2017), dan Rp 269,1 triliun (2016).
