Tekan Backlog Rumah, Pekerja Gaji Rp8 Juta Diusulkan Dapat Subsidi KPR
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi mengusulkan perluasan pemberian subsidi kredit pemilikan rumah atau KPR pada kelompok masyarakat dengan pendapatan hingga Rp 8 juta per bulan. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pengurangan angka kebutuhan pemilikan atau backlog perumahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mendata total backlog pemilikan perumahan mencapai 12,5 juta unit. Apersi mencatat kelompok masyarakat dengan pendapatan Rp 4 juta sampai Rp 5,99 juta per bulan memiliki angka backlog perumahan terbesar.
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan saat ini kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp 4 juta - Rp 5,99 juta per bulan telah mendapatkan bantuan subsidi KPR yang membuat bunga KPR menjadi 5%. Menurutnya, bantuan subsidi tersebut perlu diperluas hingga pada kelompok masyarakat dengan pendapatan hingga Rp 8 juta per bulan atau pada desil 8.
Junaidi mengusulkan kelompok masyarakat pada desil 8 mendapatkan bantuan subsidi KPR yang mengurangi bunga KPR menjadi 7%. Dia menilai, perbedaan kemampuan modal antara desil 8 dan desil 7 tidak jauh berbeda.
"Supaya tidak membebani pemerintah, kita menginginkan subsidi kepada kelompok masyarakat dengan penghasilan hingga Rp 8 juta per bulan hingga 10 tahun saja," kata Junaidi pada rapat dengar pendapat umum bersama Komisi V DPR, Senin (22/8).
Junaidi mengatakan kesejahteraan masyarakat umumnya meningkat setelah 10 tahun. Subsidi yang diberikan kepada kelompok masyarakat desil 8 tidak akan terlalu memberatkan anggaran negara.
Berdasarkan data PT Bank Tabungan Negara Tbk, suku bunga dasar kredit KPR saat ini adalah 7,25%. Artinya, pemerintah hanya perlu mensubsidi 0,25% dari bunga KPR saat ini.
Untuk meringankan beban bunga KPR bagi masyarakat, Junaidi mendorong pemerintah untuk melonggarkan syarat kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Saat ini, keanggotaan Tapera masih eksklusif bagi pegawai sipil negara (PNS). Sementara mayoritas masyarakat yang belum memiliki rumah berasal dari pekerja informal dan pekerja swasta formal.
Di samping itu, Junaidi mengatakan, Badan Pengelola Tapera seharusnya meningkatkan keanggotaan beberapa tahun setelah pendiriannya pada 1993. "Pekerja BUMN, BUMD, informal, peserta sukarela, itu belum terakomodir BP Tapera. Kalau BP Tapera bisa jalan, saya yakin kekuatan untuk pembiayaan mungkin nggak merepotkan pemerintah seperti sekarang ini," kata Juanidi.
Di sisi lain, Junaidi menyarankan pemerintah untuk menjadi penjamin KPR bagi masyarakat dengan pekerjaan informal. Salah satu bentuk yang diusulkan Junaidi adalah pembentukan komunitas berdasarkan jenis pekerjaan informal.
"Misalnya, komunitas pedagang bakso atau komunitas tukang cukur. Ini kan bisa mempersatukan kepentingan yang ada terkait pemilikan perumahan," kata Junaidi.
Pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai Rp 85,7 triliun untuk memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat kurang mampu sejak 2010 hingga paruh pertama tahun ini. Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang telah menembus 12,75 juta.
"Sejak 2010 hingga pertengahan 2022, pemerintah m keuangan negara telah menyediakan pendanaan bersubsidi bagi 1,03 juta unit rumah," kata Sri Mulyani dalam diskusi daring Road to G20 - Securitization Summit 2022, Rabu (6/7).
Skema FLPP ini akan dilanjutkan tahun ini dengan target 200 ribu rumah. Adapun untuk mendukung program tersebut, Sri Mulyani bakal merogoh Rp 19,1 triliun dari APBN 2022. "Ini angka yang tidak kecil, mungkin hampir mirip dengan subsidi pupuk untuk petani. Jadi kalau saya sering pakai bahasa bahwa APBN bekerja keras, itu bukan basa basi," kata Sri Mulyani.
Bank Indonesia melaporkan bahwa 69,54% dari konsumen menggunakan KPR untuk membeli properti residensial pada tiga bulan pertama. Proporsi ini sedikit lebih kecil dari 76,05% yang terlihat pada triwulan sebelumnya.
