Serapan Rumah Subsidi Rendah, REI: Perbankan Masih Selektif Beri KPR
Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI mendata total rumah subsidi yang telah dibangun selama 2020-2022 telah mencapai 1,27 juta unit. Namun demikian, sebanyak 526.220 unit rumah subsidi atau 41,42% belum diserap oleh pasar.
Rendahnya serapan rumah subsidi tersebut bukan disebabkan kebutuhan akan perumahan yang rendah. Pasalnya, angka kebutuhan rumah atau backlog perumahan mencapai 12,71 juta unit pada 2022. Sementara itu, sebanyak 35% dari angka backlog tersebut membutuhkan bantuan pembiayaan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintah REI, Moeroed, mengatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan serapan rumah subsidi rendah. Dua faktor tersebut adalah daya beli yang belum pulih akibat Covid-19 dan perbankan yang masih selektif dalam memberikan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.
"Kendala banyaknya rumah yang tidak terserap pada 2020-2022 adalah penurunan daya beli dari pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir dan sektor perbankan masih selektif dalam memberikan KPR," kata Moeroed dalam webinar "Rumah untuk Semua: Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah Layak", yang diselenggarakan Katadata secara daring, Senin (15/8).
Moeroed mengatakan, kehati-hatian perbankan tahun ini membuat realisasi penyaluran KPR pada Januari-Agustus 2022 sangat rendah atau di bawah 50% dari target bantuan pembiayaan rumah pemerintah. Pada Januari-Agustus 2021, penyaluran KPR mencapai 80% dari target.
Secara umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dua jenis bentuan KPR, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Pada tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Hingga 28 Juli 2022, Kementerian PUPR telah memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2% dari target dan BP2BT sebanyak 3.024 unit atau 13,4% dari target.
"Saya juga agak bingung, di beberapa daerah menyampaikan realisasi penyaluran KPR tahun ini agak lebih sulit pencapaiannya. Boleh dibilang, perlu ada aturan-aturan yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali," kata Moeroed.
Moeroed mencatat, masyarakat berpenghasil rendah atau MBR informal berkontribusi sebesar 60% atau 6,83 juta unit rumah dari total backlog perumahan. Kelompok ini dinilai membutuhkan bantuan negara secara langsung untuk memiliki rumah.
Secara rinci, MBR tersebut memiliki penghasilan bulanan mulai dari Rp 1,2 juta sampai Rp 2,6 juta. Moerod menghitung kemampuan MBR informal dalam melakukan cicilan per bulan hanya sekitar Rp 100.000 - Rp 700.000 per bulan.
Di samping itu, MBR sektor formal berkontribusi sebanyak 33% dari total backlog perumahan membutuhkan bantuan negara berupa subsidi kredit pemilikan rakyat (KPR). Moeroed mengatakan, MBR sektor formal umumnya memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik atau karyawan perusahaan level bawah.
Pendapatan per bulan kelompok ini adalah Rp 3,1 juta - Rp 4,2 juta. Moerod menilai, kelompok MBR formal memiliki kemampuan menyicil sebesar Rp 900.000 - Rp 1,4 juta per bulan.
Dengan kata lain, MBR menopang sekitar 93% backlog perumahan di dalam negeri. Sementara itu, kebutuhan rumah oleh masyarakat dengan berpenghasilan cukup hanya mencapai 7% dari backlog perumahan.
