Kementerian PUPR Sebut IKN Wujud Pembangunan TOD Sesungguhnya
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dinilai merupakan bentuk nyata pembangunan Transit Oriented Development atau TOD yang sesungguhnya. Pada IKN, masyarakat bisa mengakses semua titik publik dengan berjalan kaki selama 10 menit.
"Kalau ada yang menyampaikan bahwa IKN adalah TOD yang sesungguhnya, maka hal itu memang benar adanya. Ini harus kita bangun dan wujudkan secara terarah," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kemneterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto, dalam acara Adhi Expo 63, di Jakarta, Kamis (2/3).
Iwan mengatakan, TOD membuat mobilitas masyarakat bisa lebih mudah, misalnya dari hunian ke tempat kerja. Sehingga diharapkan TOD bisa berkembang bukan hanya di IKN saja, tetapi juga di wilayah Jabodetabek.
Menurut Iwan, salah satu Key Performance Indicator atau KPI dari pembangunan IKN yakni masyarakat bisa mengakses ke semua titik area dan fasilitas publik IKN hanya 10 menit dengan berjalan kaki.
"Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan penataan ruang IKN itu sendiri, dengan orientasi konsep TOD," kata dia.
Iwan mengatakan, IKN juga bisa menjadi solus kiarena pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus dimulai dengan pembangunan konsep baru. Hal ini untuk menghindari masalah perkotaan di kemudian hari.
Dia menuturkan, hal tersebut bertujuan supaya bagaimana konsep pembangunan di IKN sudah bisa mengakomodir konsep TOD tersebut.
30 Paket Lelang
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan PUPR menyatakan akan melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun. Paket pembangunan akan berlangsung pada 2023.
"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket, belum termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).
Basuki menuturkan, paket proyek yang akan dilelang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Kementerian PUPR.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022-2024.
Tahapan pembangunan tersebut dengan menggunakan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Sedangkan pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun.
Adapun total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP.
Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
