Diprotes Pengusaha, Airlangga Matangkan Sektor Usaha di Aturan DHE
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan akan membahas peraturan Devisa Hasil Ekspor atau DHE lebih lanjut bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, agenda utama dari rapat terbatas tersebut adalah mematangkan sektor apa saja yang akan tercakup dalam aturan tersebut.
Presiden Jokowi melakukan rapat terbatas untuk mematangkan aturan DHE tersebut bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
"Sedang dibahas protes pengusaha tambang terhadap aturan DHE. Nanti akan rilis bersama dengan Menkeu, Ketua OJK, dan Gubernur BI," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu (26/7).
Sebelumnya, Airlangga mengakui aturan DHE telah menuai protes sejak sebelum diterbitkan. Seperti diketahui, aturan DHE tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 36-2023 tentang Devisa Hasil Ekspor atau DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Airlangga menjelaskan eksportir tidak perlu khawatir akan kehilangan haknya atas barang yang diekspor. Ia mengingatkan pada eksportir terkait amanat konstitusi, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia.
Adapun, komoditas yang wajib parkir DHE diatur dalam ayat (2) Pasal 5 PP, yakni hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
