Program Padat Karya Kementerian PUPR Serap 51 Ribu Tenaga Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan program Padat Karya Infrastruktur Permukiman pada 2023 telah menyerap 51.891 tenaga kerja sampai 26 September 2023. Program-program tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan infrastruktur padat karya berdampak pada penciptaan lapangan kerja hingga meningkatkan daya beli masyarakat. "Padat Karya juga dapat mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok," kata Basuki dikutip dari Antara, Minggu (1/10).
Anggaran untuk Program Padat Karya pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp 2,2 triliun. Program ini didistribusikan ke 5.394 lokasi dengan target menyerap 65.97o tenaga kerja.
Adapun pengerjaannya berupa pembangunan infrastruktur masyarakat yang meliputi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), dukungan sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, pembangunan fasilitas tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi.
Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya, serapan keuangan untuk program Padat Karya bidang permukiman untuk TA 2023 telah mencapai Rp 1,8 triliun atau sebesar 81,95% dari total anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Adapun realisasi pekerjaan fisik sebesar 68,61%.
Alokasi anggaran yang besar seperti untuk pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah senilai Rp 670 miliar dan pembangunan TPS3R dengan anggaran Rp 147 miliar, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar dibandingkan program lainnya. Kedua program ini masing-masing menyerap 22.381 tenaga kerja dan 1.464 tenaga kerja.
Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar disumbang oleh pembangunan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan dengan serapan 10.059 tenaga kerja dan progres fisik mencapai 51,74%.
Basuki mengatakan, pengerjaan program Padat Karya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan. "Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhan yang tidak membutuhkan pengaplikasian teknologi kompleks," kata dia.
