Cegah Politisasi, PUPR Akan Cek Ulang Data Kebutuhan Rumah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memverifikasi data kebutuhan atau backlog pemilikan rumah sebanyak 12,7 juta rumah pada tahun ini. Hal ini agar data tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu pada tahun politik.
Seperti diketahui, data backlog rumah tersebut didapatkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto berencana untuk memverifikasi data tersebut lebih lanjut.
"Data ini sedang kami konsolidasikan, karena ini masuk tahun politik dan saya enggak mau data ini dipolitisasi. Bagi kami, data ini penting," kata Iwan dalam konferensi pers Peringatan Hari Perumahan Nasional 2023, Jumat (25/8).
Secara rinci, Iwan mempertanyakan kriteria seseorang dinilai membutuhkan rumah. Selain itu, PUPR ingin memverifikasi apakah responden BPS betul-betul butuh rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.
Iwan mengatakan pembenahan rumah tidak layak huni merupakan pekerjaan rumah besar pemerintah. Kementerian PUPR mencatat jumlah rumah tidak layak huni pada Maret 2021 mencapai 29,45 juta unit.
Di samping itu, Iwan menilai karakteristik masyarakat muda atau generasi milenial dan generasi z tidak mementingkan kepemilikan rumah. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan mayoritas generasi milenial dan generasi z yang bekerja di sektor informal.
Iwan berpendapat generasi milenial cenderung berpindah-pindah sesuai pekerjaanya. Alhasil, Iwan menyimpulkan generasi milenial cenderung memilih untuk menyewa hunian daripada membeli hunian.
