Program Rice Cooker Gratis Jadi Sorotan, Bisa Menjadi Beban Masyarakat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) meluncurkan program pembagian penanak nasi atau rice cooker secara gratis kepada masyarakat. Program ini diluncurkan untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik.
Meski demikian Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan program pembagian rice cooker bukan solusi terbaik untuk atasi oversupply listrik.
“Di Jawa Bali terutama maka solusi terbaik adalah penutupan dini PLTU batubara, bukan mendorong transisi kepada alat masak listrik,” kata Bhima saat dihubungi oleh Katadata.co.id pada Senin (9/10).
Bhima menganggap program ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Program ini disebutnya juga bisa menjadi beban masyarakat karena mereka harus menyiapkan biaya perawatan jika alat tersebut rusak.
Ia juga meminta pemerintah menyelesaikan kebijakan di hulu untuk menyelesaikan masalah kelebihan beban listrik. "Sekarang ini justru pemerintah mencoba menyelesaikan masalah-masalah kecil di hilir yang tidak signifikan,” katanya.
Ketentuan program ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) ke rumah tangga pada Senin (2/10).
Kementerian ESDM mengatakan selain mengatasi masalah kelebihan listrik, program ini bertujuan untuk mengurangi impor LPG hingga meningkatkan konsumsi listrik per kapita masyarakat.
"Serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu di Jakarta, Senin (9/10).
Jisman mengatakan melalui program ini konsumsi listrikbisa ditingkatkan sebesar 140 gigawatt-jam (GWh) serta menghemat penggunaan LPG sekitar 29 juta kilogram (kg) atau sekitar 9,7 juta tabung 3 kg.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, mengatakan Indonesia saat ini memiliki kelebihan pasokan atau over supply listrik. Kelebihan tersebut terutama berada di Pulau Jawa.
“Selama 12 bulan ini ada penambahan kapasitas sekitar 7 GW dan penambahan demand-nya hanya sekitar 1,2 GW hingga 1,3 GW,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2).
