Tol Puncak Tak Akan Dibangun di Era Jokowi, Ini Alasannya

Andi M. Arief
2 Februari 2024, 19:20
Sejumlah kendaraan roda empat melintas di Tol Jagorawi menuju Gerbang Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/1/2024). Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa puncak arus balik liburan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1/
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
Sejumlah kendaraan roda empat melintas di Tol Jagorawi menuju Gerbang Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/1/2024). Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa puncak arus balik liburan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1/2024) dengan jumlah sebanyak 32 ribu kendaraan turun dari jalur wisata Puncak, Bogor menuju Jakarta.
Button AI Summarize

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana untuk membangun jalan Tol Puncak atau Tol Caringin-Cisarua. Namun konstruksi jalan bebas hambatan tersebut dijadwalkan setelah 2024 atau oleh pemerintahan selanjutnya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan proyek tersebut tidak dilakukan pada tahun ini lantaran ada proyek perbaikan jalan daerah rusak. Proyek tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Endra menjelaskan ada dua ruas jalan yang diperbaiki akibat Inpres tersebut di Kabupaten Bogor, yakni ruas Sukamakmur-Sukawangi dan Ruas Mengker Gunung batu. Kedua ruas tersebut mulai diperbaiki pada 17 September 2023.

"Sekarang sudah ada Tol Bocimi dan jalan alternatif ke puncak yang melalui daerah Mengker. Jadi, Tol Puncak kelihatannya tidak dibangun tahun ini," kata Endra di Kementerian PUPR, Jumat (2/2).

Selain itu, Endra mengatakan, proyek Tol Puncak masih dalam proses studi kelayakan. Terdapat empat faktor yang menjadi pertimbangan dalam studi kelayakan sebuah jalan tol, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis.

Endra menggarisbawahi dua faktor dalam studi kelayakan Tol Puncak, yakni faktor ekonomi dan lingkungan. Sebab, jalur Tol Puncak berdekatan dengan hutan lindung dan tanah milik masyarakat dengan valuasi tinggi.

Menurut dia, jalur biaya konstruksi Tol Puncak dapat ditekan jika tidak melalui tanah masyarakat. Namun jalur tersebut kemungkinan besar harus menerobos kawasan hutan lindung.

Di samping itu, biaya konstruksi Tol Puncak dapat membengkak jika harus memaksa menghindari kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, Endra menilai studi kelayakan saat ini menjadi penting untuk keseimbangan antara faktor teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Kalau sudah studi kelayakan sudah optimal, akan ditemukan beberapa pilihan yang diputuskan pemerintah. Lalu kami akan cari investor dan melelang proyek tersebut," ujarnya.

Untuk diketahui, Tol Puncak dirancang memiliki panjang 52 kilometer yang menghabiskan anggaran hingga Rp 25 triliun. Tol tersebut ditargetkan beroperasi pada 2030-2034 dan telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...