Pengusaha Minta Revisi Moratorium Ekspansi Kebun Sawit, Ini Alasannya
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki menyarankan pemerintah untuk merevisi moratorium ekspansi perkebunan sawit. Hal tersebut dinilai penting jika pemerintah ingin menambah campuran minyak sawit dalam program Biodiesel.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pemerintah berencana meningkatkan campuran minyak sawit dari 35% menjadi 40% atau B40. Alhasil, kebutuhan minyak sawit yang dibutuhkan akan naik dari 10,64 juta ton pada 2023 menjadi sekitar 13 juta ton pada tahun ini.
"Program B40 itu masih aman. Kalau dinaikkan lagi campuran minyak sawitnya, itu agak riskan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (27/2).
Berdasarkan data Gapki, konsumsi sawit nasional tahun lalu tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan menjadi 23,21 juta ton. Pertumbuhan tersebut didorong oleh naiknya konsumsi sawit untuk industri biodiesel sebesar 17,67% secara tahunan menjadi 10,64 juta ton.
Sementara itu, konsumsi sawit untuk industri makanan tumbuh 4,1% secara tahunan menjadi 10,29 juta ton. Dengan kata lain, konsumsi sawit oleh biodiesel akan melebihi konsumsi industri makanan untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Oleh karena itu, Eddy menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali moratorium ekspansi perkebunan kelapa sawit. Untuk diketahui, moratorium tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018.
Inpres tersebut melarang pembukaan perkebunan kelapa sawit baru di semua lahan yang masuk kawasan hutan. Eddy menganjurkan agar inpres tersebut direvisi agar perusahaan kelapa sawit dapat melakukan ekspansi ke area hutan yang telah terdegradasi.
