OIKN Prediksi Pengembangan IKN Bisa Lepas dari APBN 10 Tahun Lagi

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi pengembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah optimistis investasi yang masuk akan menopang pengembangan IKN tersebut.

"Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/3).

Menurut dia, investasi di IKN telah mencapai lebih kurang Rp50 triliun dalam kurun waktu enam bulan, atau mulai September 2023 sampai dengan Februari 2024.

"Kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp100 triliun sampai akhir tahun ini.

Dengan demikian, IKN bisa mulai operasionalnya dalam 10 tahun sesuai target Presiden Joko Widodo. Pasalnya saat itu,  investasi akan mencapai lebih kurang Rp1.000 triliun.

 "Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula.

Cina dan Malaysia Mulai Investasi di IKN

 Pada tahun ini, kata dia lagi, Cina dan Malaysia akan tanamkan modal sektor properti di Kota Nusantara yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yakni di Kecamatan Sepaku itu.

 Nilai keseluruhan investasi yang tercatat bakal direalisasikan kedua negara tersebut di Kota Nusantara sekitar Rp 40 triliun.

Kemudian investasi Ciputra Group juga akan direalisasikan pada tahun ini, dengan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada di kawasan Kota Nusantara, namun nilai investasi belum diketahui.

 Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024, demikian Agung Wicaksono.

Pemerintah Pangkas ASN yang Pindah ke IKN

Sebelumnha, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini berkurang menjadi 6.000 orang.

Awalnya, target ASN yang akan diboyong mencapai 11.916 orang. Menurut Anas, hal ini karena ketersediaan tempat hunian yang belum memadai.

"Totalnya tadinya yang pindah 11.916 (ASN), tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 (unit), maka nanti 6.000 (ASN) dulu yang akan pindah," kata Anas, 

Tak hanya pengurangan jumlah, pemerintah juga mengundur waktu pemindahan ASN ke IKN.

"Tadinya akan pindah di Juli, tapi kemarin atas arahan dari Mensetneg, karena tempat itu (IKN) sebagian masih akan dipakai untuk upacara 17 Agustus, maka nanti akan pindah setelah Agustus," kata Anas.