Pemerintah akan Gelontorkan Pembiayaan untuk IKM Otomotif Rp 2 Triliun

Pemerintah akan menyalurkan pembiayaan untuk Industri Kecil dan Menengah atau IKM komponen otomotif mencapai Rp 2 triliun pada tahun ini. Penyaluran pembiayaan akan dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau LPDB-KUMKM kepada koperasi milik Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif Indonesia.

Pagu LPDB-UMKM per tahun mencapai Rp 2 triliun. Pada Januari-Oktober 2023, LPDB telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 1,24 triliun atau 62% dari total pagu.

Teten optimistis penyaluran LPDB ke IKM komponen otomotif dapat berhasil lantaran pasar ekspor komponen otomotif lebih terbuka. Ia mencontohkan, pemerintah telah berhasil mengawinkan sebagian IKM komponen otomotif dengan produsen mobil di Korea Selatan.

"Dengan konsep koperasi multipihak, kami bisa menghubungkan IKM komponen otomotif dengan industri otomotif di dalam negeri. Selain itu, kami bisa menyalurkan pembiayaan LPDB hingga Rp 2 triliun," kata Teten di kantornya, Jumat (8/3).

Teten mencatat, nilai industri otomotif sepanjang 2023 mencapai Rp 311 triliun atau 9% dari perekonomian nasional. Menurutnya, industri otomotif pertumbuhan tahunan majemuk industri otomotif pada 2018-2023 mencapai 4,1%.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mendata, penjualan mobil nasional mencapai 1 juta unit. Sementara itu, penjualan sepeda motor di dalam negeri adalah 5,2 juta unti.

Teten menilai industri otomotif akan semakin berkembang dengan masuknya pabrikan kendaraan listrik atau EV di dalam negeri. Menurutnya, IKM komponen otomotif dapat memanfaatkan industri EV lantaran pembuatan komponennya dinilai lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional.

"Tren industri EV juga memberi peluang bagi IKM komponen otomotif untuk menjalin kemitraan sebagai rantai pasok bagi industri EV di dalam negeri," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut, ada tiga perusahaan yang akan berinvestasi EV di Indonesia. Ketiganya adalah Cherry, BYD, dan VinFast. Dua yang pertama berasal dari Cina dan tahun ini perdana menghadirkan mobil listriknya di Indonesia.

Pemerintah sedang menyusun aturan untuk memberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP). Kendaraan listrik berbasis baterai roda empat dan bus dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih 40% akan menerima PPN DTP sebesar 10%.  

Dengan  demikian, perusahaan yang mendapatkan insentif hanya perlu membayar PPN sebesar 1%. “Sekarang sedang dalam proses penerbitan peraturan menteri keuangan (PMK). Ini akan sangat membantu (meningkatkan pembelian kendaraan listrik),” ujar Airlangga.

Airlangga menargetkan angka penjualan mobil tahun ini dapat mencapai 1,1 juta unit dari sebelumnya 1 juta unit. Untuk mobil listrik prediksinya dapat mencapai 15% hingga 18% dari total penjualan tersebut.