Pengamat Ungkap Kejanggalan BSD dan PIK Masuk Daftar PSN Jokowi
Presiden Joko Widodo menambah 14 proyek baru dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dua di antaranya memicu kontroversi yakni proyek Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept.
Pengamat Kebijakan Agus Pambagio menilai keputusan pemerintah menetapkan kedua proyek PSN tersebut adalah hal yang aneh. Pasalnya, kedua daerah tersebut telah berkembang murni dari sumber daya swasta dan tanpa bantuan pemerintah.
"Saya melihat dari sisi kebijakan publik langkah ini sangat aneh. Pertama, kenapa proyek murni swasta pakai PSN? Kedua, daerah yang masuk PSN ini sudah berkembang secara komersial," kata Agus kepada Katadata.co.id, Jumat (22/3).
Agus menyatakan, BSD sudah menjadi area komersial yang dikembangkan murni oleh pengembang swasta, yakni Sinarmas Land. Oleh karena itu, Ia menduga masuknya BSD ke daftar PSN merupakan langkah politik.
Sinarmas Land merupakan salah satu investor di Ibu Kota Nusantara dengna proyek Hotel Nusantara. Agus mensinyalir Sinarmas masih memiliki hubungan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, tepatnya dengan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe.
Dhony Rahajoe merupakan Managing Director President Office Sinarmas Land sebelum bergabung dengan OIKN pada 2022. Namun, ia resmi mengundurkan diri dari Sinarmas Land pada Maret 2022.
Agus juga mencurigai politik balas budi dengan masuknya PIK ke PSN. Tokoh kunci dalam pengembangan PIK dan salah satu investor dalam Konsorsium Nusantara di IKN adalah orang yang sama, yakni Sugianto Kusuma alias Aguan.
"Jadi, ini bayar utang yang tidak tercatat atau seperti apa? Sebab, aneh saja BSD dan PIK masuk PSN, padahal kedua proyek itu sudah berkembang baik," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan proyek pengembangan PIK dan BSD tidak memiliki urgensi yang tinggi untuk masuk PSN. Trubus menilai proyek yang masuk PSN umumnya proyek infrastruktur yang tidak diminati pihak swasta.
PSN mendapatkan dukungan dari pemerintah baik dari sisi pendanaan maupun perizinan. Dengan kata lain, pemerintah memberikan stimulus bagi pihak swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur yang kurang menarik.
Trubus mencatat PIK merupakan proyek dengan estimasi investasi hingga Rp 1.000 triliun saat baru dimulai. Walau demikian, Trubus mengatakan seluruh investasi tersebut akan ditopang oleh pihak swasta.
"Pemerintah dalam hal PSN ini politis sekali. Negara mau intervensi apa di PIK dan BSD? Kedua proyek tersebut sudah berjalan baik. Pemerintah mau mereklamasi wilayah di luar yang dikuasai PIK atau bagaimana?" katanya.
