Proyek Ambisius Kereta Cepat Brunei: Jangkau IKN, Butuh Rp 1.120 T
Perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei mengumumkan proposal untuk membangun kereta api berkecepatan tinggi pertama di pulau Kalimantan dengan nilai proyek mencapai US$ 70 miliar atau Rp 1.120 triliun. Kereta cepat ini akan menghubungkan Brunei dengan Malaysia dan dan Indonesia, termasuk ibu kota negara atau IKN Nusantara.
Mengutip Nikei, perusahaan yang berminat membangun proyek infrastruktur ambisius tersebut adalah Brunergy Utama, Sdn Bhd. Perusahaan negara yang sebelumnya bergerak di bidang minyak dan gas tersebut kini telah beralih ke bidang infrastruktur.
Proyek Kereta Api Trans-Borneo rencananya membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara. Proyek ini terletak di pulau besar yang terkenal dengan kekayaan alam, sumber daya minyak dan batu bara serta perkebunan kelapa sawit.
Menurut pengumuman perusahaan, kereta cepat tersebut pada tahap pertama akan menghubungkan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawah dan Sabah di Malaysia, serta distrik Tutong di Brunei wilayah barat dan pantai utara pulau itu.
Sementara pembangunan tahap kedua akan dilakukan ke wilayah selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan
"Dan nantinya terhubung dengan ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara," demikian keterangan perusahaan dikutip Rabu (3/4).
Perusahaan berencana membangun empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun. Kereta berbentuk peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam.
Meski sudah berencana menyambungkan ketiga negaa, belum jelas terkait partisipasi Indonesia dengan Malaysia. Kepala Menteri Negara Bagian Sabah Hajiji Noor memuji usulan mega proyek kereta api tersebut, dan mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi katalis ekonomi bagi wilayah Kalimantan.
Ia mengatakan bahwa jika proyek ini terwujud, maka hal ini akan memfasilitasi perdagangan, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi pada November lalu mengatakan, kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek tersebut. Dia mengatakan pemerintah federal telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak, menurut outlet berita Malaysia Free Malaysia Today.
Namun Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai proyek tersebut.
Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, belum ada tindak lanjut mengenai masalah ini, terutama yang melibatkan Kementerian Perhubungan.
Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha juga mengatakan usulan tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.
