Pemerintah Akan Bebaskan Bea Masuk Impor Mesin Pertanian

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian. Salah satunya, fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin pertanian.

Hal ini diungkapkan Yuliot pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (19/7).

Yuliot mengatakan kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik.

Adapun fasilitas pembebasan bea masuk tersebut diberikan untuk sektor pertanian dan perkebunan yang mendukung ketahanan pangan serta energi di dalam negeri.

“Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. [Saat] ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas,” katanya.

Industri Gula Klaster 3

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Di antaranya melalui pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke terus berjalan.

“Pembangunan industri gula klaster 3, direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol," kata Yuliot.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Merauke agar masyarakat setempat bisa terlibat.

"Kami juga telah membangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA),” kata Yuliot.

Melihat perkembangan investasi yang sedang berlangsung, Yuliot memberikan apresiasi atas keseriusan perusahaan dalam merealisasikan rencana perusahaan.

“Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik dari pada fasilitas yang ada di Australia sendiri. Jadi, kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," ujarnya.

Total Investasi Perkebunan Tebu

Rencananya, total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai US$ 5,62 miliar atau setara Rp 83,27 triliun.

Investasi ini terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian Rp 29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol Rp 53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia Rp 120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi Rp 150 miliar per tahun.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tanggal 19 April 2024.

Dalam ketentuan itu, satgas dibentuk untuk mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Terdapat lima klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta ha yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Klaster 1 dan 2 seluas 1.000.000 ha, klaster 3 seluas 504.373 ha, dan klaster 4 seluas 400.000 ha