Soal Program Tiga Juta Rumah, REI Sebut 2 Masalah Utama Sektor Properti

Real Estat Indonesia mengatakan keberhasilan program tiga juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo Subianto akan bergantung pada kinerja Kementerian Perumahan. Karena itu, kementerian baru tersebut harus melakukan perbaikan multisektor.

Yang utama adalah perizinan. Banyak pengusaha properti mengeluhkan masalah ini karena proses perizinan yang membutuhkan waktu enam hingga 12 hari lebih lama. Kedua, penerbitan peraturan untuk kemudahan pembiayaan sektor konstruksi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, suku bunga kredit untuk usaha konstruksi memasuki tren penurunan. Pada 2020 rata-rata suku bunga kredit berada pada level 9,03%. Per Juli 2024, angkanya turun menjadi 7,75%. Namun, para pengembang, seperti Perum Perumnas, mnedapatkan bunga kredit antara 12% sampai 7% untuk kegiatan konstruksi. 

"Kementerian Perumahan harus mampu melakukan konfigurasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari merencanakan, mengeksekusi, dan menyelesaikan masalah pembangunan perumahan di dalam negeri," kata Ketua Umum REI Joko Suranto kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Saat ini Indonesia mengalami angka backlog (kekurangan) pasokan rumah sebesar 12,7 juta unit. Angka ini tidak banyak mengalami perubahan dalam 10 tahun terakhir.

Kondisi tersebut mendorong Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membangun 30 juta unit rumah hingga 2034. Joko berpendapat, target tersebut dapat membangun optimisme perekonomian nasional.

Program tiga juta rumah, menurut dia, dapat mengubah paradigma pembelian rumah dari industri konsumtif ke produktif. Pengembangan sektor ini juga dapat mendorong perekonomian karena melibatkan 185 jenis industri lainnya. 

"Dengan demikian, program tiga juta rumah akan melahirkan titik pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan serapan tenaga kerja, dan mendistribusi ulang pendapatan," katanya.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi baru pada pemerintahan selanjutnya akan ada di pedesaan. Sebab, dua juta rumah dari program tiga juta rumah akan berada di pedesaan, sedangkan satu juta rumah akan berbentuk unit rumah susun di perkotaan.

Sulit Untuk Perkotaan

Jakarta Property Institute atau JPI menyatakan pembangunan satu juta unit apartemen di wilayah perkotaan akan sulit dilakukan. Sebab, harga tanah di perkotaan sudah terlampau tinggi.

Direktur Eksekutif JPI Wendy Haryanto meramalkan harga satu unit apartemen di wilayah perkotaan kini mencapai Rp 700 juta. Kondisi tersebut diperburuk dengan pelemahan daya beli yang mendera konsumen domestik.

Perumahan vertikal di wilayah perkotaan hanya cocok untuk segmen pasar kelas menengah atau dengan penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta per bulan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong pemerintahan selanjutnya untuk melakukan konsolidasi tanah di kawasan perkotaan. Langkah tersebut akan mempermudah pembangunan satu juta unit apartemen di perkotaan.

"Pembangunan rusun menurut saya tidak harus hanya mencari tanah kosong, tapi bisa dengan konsolidasi tanah. Misalnya, beberapa perumahan di daerah Kemayoran, DKI Jakarta bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartemen," kata Basuki di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan, konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Langkah tersebut harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2019.

Basuki menilai, pembangunan apartemen melalui konsolidasi tanah dapat menghilangkan kekumuhan kota. "Kalau langkah ini dilakukan di kota yang ada di dalam negeri, saya kira target satu juta unit apartemen bisa tercapai," katanya.