Harapan Pengusaha ke Kabinet Prabowo: Keahlian Sesuai, Bisa Kerja Sama Tim
Buat ringkasan dengan AI
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai orang-orang yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki reputasi yang baik. Namun, para pengusaha tetap mempertanyakan kemampuan kerja sama tim dan kecocokan dengan jabatan di kabinet nantinya.
Sebanyak 104 orang telah menyambangi kediaman Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan selama dua hari hingga kemarin, Selasa (15/10). Pertemuan ini disinyalir untuk mengisi kursi para menteri di era kepemimpinannya, mulai 20 Oktober 2024 hingga 2029.
"Kemampuan yang paling penting sekarang adalah bagaimana semua anggota kabinet presiden terpilih bisa bekerja dalam tim," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam kepada Katadata.co.id, Rabu (16/10).
Bob menekankan, kemampuan ini penting karena jumlah kementerian pemerintahan selanjutnya bertambah. Koordinasi akan menjadi isu yang paling penting
Selain kerja sama tim, Bob menekankan pentingnya kesesuaian keahlian dan kementerian pada pada orang-orang yang dipilih. Kesesuaian tersebut menjadi penting untuk memangkas waktu penyusunan desain kementerian hasil pemecahan.
Kumlah kementerian di era Prabowo telah disetujui sebanyak 44 unit. Adapun jumlah kementerian di era Presiden Joko Widodo adalah 30 unit. Sebab, sebagian kementerian akan dipecah, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Bob mencatat masa transisi akibat pemecahan kementerian akan memakan waktu hingga 12 bulan. Ada beberapa aspek yang harus disiapkan usai pemecahan kementerian tersebut, seperti anggaran, organisasi, dan pengetahuan menteri terkait.
"Saat kita kehilangan waktu untuk penyesuaian transisi, negara tetangga sudah bergerak lebih cepat," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia Redma Gita Wirawasta menilai dampak transisi ke sektor manufaktur akan minim jika pimpinan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian tidak diubah. Namun, Redma berharap Prabowo tidak menempatkan Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan untuk yang keempat kalinya.
Sri Mulyani telah memimpin Kementerian Keuangan di tiga periode berbeda, yakni 2009-2010, 2014-2019, dan 2019-2024.
Redma mengakui Srimulyani memiliki prestasi dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, ia menilai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut gagal menjaga kesehatan industri manufaktur pada tahun ini.
"Penyebab anjloknya sektor manufaktur itu jelas, yakni karena pasar dalam negeri tidak bisa dijaga. Pihak yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu," kata Redma kepada Katadata.co.id.
Ia juga berpesan pada presiden terpilih menempatkan orang yang tegas sebagai pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, Redma berpendapat penyakit yang kerap berulang di bidang perekonomian adalah kurangnya koordinasi.
