Kereta Otonom Tanpa Rel Dikembalikan ke Cina, Dinilai Tidak Cocok untuk IKN
Kementerian Perhubungan memutuskan kereta otonom tanpa rel atau autonomous rail transit tidak akan beroperasi di Ibu Kota Nusantara. Keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Otorita IKN sekitar dua bulan terakhir.
Pemerintah akan mengembalikan trem tersebut kepada Cina dalam waktu dekat. "Hasil penilaiannya, kereta tanpa rel, khususnya sistem otonom, belum dapat berfungsi dengan baik di IKN," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/11).
Penghentian operasional ART di IKN tidak merugikan negara. Biaya pemakaiannya selama ini ditanggung oleh pihak vendor karena masih proses uji coba.
Kereta otonom bergerak otomatis tanpa memerlukan pengemudi. Kereta ini memakai tenaga baterai dan memanfaatkan marka jalan dan teknologi magnet untuk melakukan navigasi.
Penggunaannya di IKN selama tiga bulan merupakan hasil kerja sama OIKN dan Norinco bersama CRRC Qingdao. Norinco merupakan kontraktor industri pertahanan asal Cina, sedangkan CRRC Qingdao adalah produsen sarana perkeretaapian di Negeri Panda.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal sebelumnya mengatakan pengujian ART secara internal dilakukan pada sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Pengujian dilakukan dengan rute memutari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, dan Sumbu Timur dengan waktu antar kereta atau headway lima menit.
Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tahun lalu mengatakan mengatakan pemerintah akan membangun kereta api yang menghubungkan Nusantara, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan, dan Kota Balikpapan.
Jenis kereta yang digunakan serupa dengan kereta layang yang menghubungkan terminal di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Artinya, kereta tersebut tidak menggunakan rel lantaran roda yang digunakan bukan besi, tapi karet.
Budi menyampaikan pembangunan kereta tersebut memerlukan dana banyak dan teknologi tinggi. "Kami sudah merencanakan pembangunan kereta api tersebut tidak harus selsai 2024, tapi jalur trasenya sudah kami kirimkan surat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Budi.