Untung dan Rugi Indonesia Gabung dengan NDB

Ringkasan
- Chandra Asri Group berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, termasuk menarik investasi asing dan memperkuat kemitraan dengan BUMN.
- Investasi yang ditarik melalui kemitraan publik-privat akan digunakan untuk membangun Pabrik Chlor Alkali dan EthyleneDichloride (Pabrik CA-EDC) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan regional Asia Tenggara.
- Peningkatan hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan kimia impor dan mendukung transisi energi global melalui produksi baterai untuk kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto Indonesia resmi bergabung sebagai anggota New Development Bank atau NDB yang dulunya dikenal sebagai BRICS Development Bank. NDB didirikan oleh negara-negara BRICS yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia melihat ada peluang positif dari bergabungnya RI dengan NDB.
“Ini satu inisiatif yang cukup layak dicoba, cukup baik untuk dicoba. Dengan catatan, harus ada kalkulasi yang matang terkait dengan untung ruginya,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal kepada Katadata.co.id, Rabu (26/3).
Faisal menjelaskan, Indonesia patut mencoba menjadi anggota NDb karena bisa memberikan satu alternatif dalam hal kerja sama dan juga pembiayaan. Ini di luar platform-platform kerja sama dan juga pembiayaan yang lebih banyak disediakan kepada negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS).
“Jadi ini memberikan satu alternatif ya, apapun dari sisi kerja sama dan juga pembiayaan itu ada aspek ekonomi dan juga ada aspek politiknya sehingga ini memberikan satu keseimbangan kalau secara politik,” ujar Faisal.
Secara ekonomi, Fasisal melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB juga memberikan diversifikasi atau keberagaman dalam sumber pembiayaan pembangunan. Namun, Indonesia perlu mengkalkulasi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari NDB. Khususnya dalam menyasar atau mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia.
“Kalkulasinya perlu matang, detil, bukan hanya yang umum-umum saja karena seringkali Indonesia memiliki kelemahan untuk mengkalkulasi benefit secara rinci,” kata Faisal.
Kerugian yang Perlu Diantisipasi
Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyoroti sejumlah hal negatif yang berpotensi menjadi kerugian bagi Indonesia. Ia melihat dengan bergabungnya RI ke NDB berpotensi membebani keuangan negara.
Sebagai anggota maka ada biaya yang harus dikeluarkan. “Kemungkinan besar ke depan ada kewajiban keuangan tambahan yang diharuskan bagi setiap anggota untuk berkontribusi. Ini juga pasti akan membebani keuangan negara,” kata Media.
Media mengungkapkan, secara tidak langsung pengembalian dari investasi pembangunan lewat NDB membutuhkan waktu yang cukup lama.
Faktor lainnya yaitu adanya risiko geopolitik karena ketergantungan terhadap BRICS melalui NDB. “Jadi keberpihakan yang lebih besar terhadap BRICS pasti juga akan menimbulkan sentimen negatif kepada mitra barat seperti AS dan Uni Eropa,” ujar Media.
Media mengatakan, jika ketegangan tersebut berlanjut maka implikasinya akan memicu hambatan perdagangan atau berkurangnya investasi dari negara lain di Indonesia. Meski begitu, potensi kerugian tersebut masih perlu dilihat dalam beberapa tahun ke depan.
“Tapi potensi terjadinya masalah ini tentunya ada dan perlu dimitigasi,” ucap Media.
Memicu Penambahan Beban Utang
Selain itu, Media juga mengungkapkan pemerintah perlu memberikan kejelasan berkaitan dengan skema kerja sama dengan NDB. Terlebih jika pada akhirnya bergabungnya Indonesia dengan NDB menimbulkan dorongan penambahan utang.
“Kalau dorongannya utang ya tidak ada bedanya dengan multilateral agreement yang lain yang mendorong penambahan utang. Jadi implikasinya juga pasti beban utang,” ujar Media.
Bahkan, Media mengatakan terkadang proyek yang diberikan pembiayaan tidak sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Menurutnya, jangan sampai seperti saat ini banyak investasi dari Cina menyasar pada industri ekstraktif atau bahan bakunya dari alam dengan tujuan ekonomi tertentu yang dominan dengan kepentingan negara BRICS.
“Kalau seperti itu, nilai tambah bagi Indonesia relatif kecil,” kata Media.