Cina Ancam Negara Mitra Dagang yang Berpihak ke AS, Begini Tanggapan Kemendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalin hubungan dagang dengan semua negara seperti biasa. Sikap ini disampaikan sebagai respons terhadap peringatan pemerintah Cina.

Sebelumnya, Cina meminta negara-negara mitra dagang agar tidak membuat kesepakatan ekonomi yang merugikan mereka dengan Amerika Serikat (AS). Menurut Cina, kesepakatan seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan perang tarif antara kedua negara.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengambil tindakan balasan, termasuk dengan AS.

"Terkait dengan pemerintah Cina, saya rasa Indonesia dan Cina juga sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing,” kata Djatmiko dalam media briefing di Jakarta, Senin (21/4).

Meski demikian, Djatmiko belum bisa berspekulasi mengenai kemungkinan kondisi yang akan terjadi ke depan. Ia menekankan bahwa Indonesia akan menjaga kelangsungan perdagangan dengan para mitra sebaik mungkin.

“Kalaupun ada isu di lapangan, akan kita selesaikan melalui forum diplomasi dan negosiasi perdagangan,” ujarnya.

Cina Akan Ambil Langkah Tegas

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perdagangan Cina menegaskan bahwa pihak mana pun yang membuat kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Cina akan mendapat penolakan keras. Bila itu terjadi, pemerintah Cina akan mengambil langkah balasan yang tegas.

"Mengalah tidak membawa kedamaian, dan kompromi tidak memperoleh rasa hormat. Mencari keuntungan sementara dengan mengorbankan pihak lain dalam pertukaran yang disebut pengecualian, sama seperti meminta kulit harimau. Pada akhirnya, itu tidak akan membuahkan hasil dan justru merugikan kedua belah pihak," ujar juru bicara tersebut, dikutip dari CNN, Senin (21/4).

Pada 9 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penangguhan tarif impor untuk sebagian besar negara selama 90 hari. Fokus utama kebijakan ini adalah menekan Cina dalam perang dagang, dengan menaikkan tarif impor barang-barang asal Cina hingga 145%.

Mengutip laporan Wall Street Journal pekan lalu, pemerintah Trump dikabarkan menggunakan negosiasi tarif sebagai alat tekanan agar mitra dagangnya membatasi hubungan ekonomi mereka dengan Cina.

Berdasarkan sumber anonim, AS meminta negara-negara mitra untuk tidak mengizinkan barang-barang Cina melewati wilayah mereka. Selain itu, negara-negara tersebut diminta melarang operasional perusahaan Cina guna mencegah upaya penghindaran tarif AS.

AS juga menyerukan agar negara-negara mitra tidak menyerap barang-barang industri Cina berharga murah ke dalam perekonomian mereka. Langkah ini bertujuan menekan ekonomi Cina dan memperkuat efektivitas kebijakan tarif AS.