Berita Agrinas Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Agrinas telah mengundang sejumlah produsen otomotif nasional, termasuk Grup Astra yang menawarkan berbagai merek seperti Suzuki, Isuzu, Daihatsu, dan Toyota.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menunda rencana impor kendaraan pickup dari India.

Purbaya mengaku sependapat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal produksi mobil pikap untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih di dalam negeri.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan rencana Agrinas mengimpor 105 ribu pick up dari India bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh otomotif.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan meminta pendapat dari berbagai pihak mengenai rencana impor kendaraan tersebut.

Istana dalam tahap verifikasi terkait jumlah kendaraan yang akan diimpor oleh Agrinas.

PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengimpor 105 ribu unit mobil pick up untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dua perusahaan India, PT Tata Motors dan Mahindra Ltd mengumumkan akan memasok 1095 ribu unit kendaraan pick up untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas Pangan Nusantara.

Pick up yang diimpor dari india oleh Agrinas akan digunakan untuk mendukung operasional proyek Kopdes Merah Putih.

Satgas PKH akan lanjutkan pencabutan izin hutan 28 perusahaan dengan pengalihan pengelolaan kepada Danantara, Agrinas Palma Nusantara, dan MIND ID.

PT Agrinas Pangan Nusantara menganggarkan dana yang dibutuhkan dalam membangun satu bangunan Koperasi Desa Merah-Putih mencapai Rp 1,65 miliar.

Kementan berencana memperluas kebun sawit sebesar 600.000 hektare pada tahun depan.

Kementerian Koperasi dan Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dalam proyek pembangunan infrastruktur untuk koperasi desa merah putih, yang diperkirakan menyerap hingga 1,6 juta pekerja.

Jumlah Kopdes Merah Putih yang mendapatkan pembiayaan naik karena Agrinas masuk ke dalam proyek tersebut.

Temuan WALHI di sepuluh provinsi, seluruh proses penertiban kawasan hutan justru menimbulkan masalah baru. Tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.