Rupiah Melemah, Industri Terjebak antara Biaya Tinggi dan Daya Beli Lemah

Pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi alarm serius bagi dunia usaha, terutama sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Rizal Taufikurahman, mengatakan sekitar 70% bahan baku industri manufaktur di Indonesia masih berasal dari impor. Karena itu, pelemahan kurs rupiah akan langsung berdampak pada kenaikan biaya pembelian bahan baku, komponen, mesin, hingga biaya logistik dan energi.

"Level rupiah yang menembus Rp 18.000 per dolar AS sudah menjadi alarm serius bagi dunia usaha," ujar Rizal kepada Katadata.co.id, Senin (8/6). 

Persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan ruang untuk menaikkan harga jual. Di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, perusahaan tidak selalu dapat membebankan kenaikan biaya produksi kepada konsumen.

Akibatnya, margin keuntungan perusahaan menyusut dan arus kas menjadi semakin ketat. Kondisi tersebut berpotensi menekan kinerja industri jika pelemahan rupiah berlangsung dalam periode yang cukup lama.

Dampak pelemahan kurs ini tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh sektor. Industri berorientasi ekspor masih dapat memperoleh keuntungan dari selisih kurs, sementara sektor yang mengandalkan pasar domestik menghadapi tekanan lebih besar.

Sektor-sektor seperti farmasi, elektronik, tekstil, plastik, kimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terdampak akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Dalam jangka pendek, perusahaan umumnya masih dapat bertahan melalui berbagai langkah efisiensi, pengurangan biaya operasional, maupun strategi lindung nilai atau hedging. 

Namun, apabila rupiah bertahan di kisaran Rp 18.000 per dolar AS atau lebih selama beberapa bulan, risiko terhadap aktivitas industri akan meningkat.

"Risiko penundaan investasi, pengurangan kapasitas produksi, hingga pelemahan ekspansi usaha akan semakin besar," katanya.

Kondisi ini disebutnya belum mengarah pada potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Namun, risiko itu bisa meningkat jika pelemahan rupiah terjadi secara berkepanjangan. 

"Perusahaan biasanya akan menahan rekrutmen baru, mengurangi jam kerja atau lembur, dan menunda ekspansi usaha sebelum mengambil langkah PHK,” kata dia. 

Dunia Usaha akan Memilih Efisiensi

Pandangan serupa disampaikan Ekonom NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan. Ia menilai tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor membuat sektor manufaktur sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar.

"Akibat ketergantungan dengan bahan baku setengah jadi itu, dengan kondisi rupiah yang semakin lemah, maka ongkos produksi akan naik," kata Herry.

Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong inflasi di tingkat produsen. Dalam banyak kasus, produsen akan berupaya mengompensasi kenaikan biaya dengan menaikkan harga jual produk kepada konsumen.

Namun langkah tersebut tidak mudah dilakukan di tengah kondisi permintaan yang belum sepenuhnya pulih. Menurut Herry, dunia usaha saat ini menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan margin laba atau menaikkan harga yang berisiko menekan penjualan.

"Inilah tekanan yang akan dialami dunia usaha, khususnya sektor manufaktur. Pilihan sulitnya adalah menurunkan margin laba karena tidak menaikkan harga atau menaikkan harga tetapi pembelinya berpotensi turun," ujarnya.

Dalam situasi tersebut, perusahaan diperkirakan akan memilih langkah efisiensi baik di sektor produksi maupun pendukung penjualan. Dampaknya, pekerja di sepanjang rantai produksi menjadi kelompok yang paling berpotensi terdampak.

Karena itu, Herry menilai peluang terjadinya PHK cukup besar apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut dalam waktu lama.

"Peluang PHK sangat mungkin terjadi, apalagi jika kondisi rupiah terus tertekan seperti sekarang. Ditambah lagi kalau pemerintah juga diam," katanya.

Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk membuka dialog dengan dunia usaha dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengurangi tekanan terhadap sektor manufaktur.

Menurut Herry, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah relaksasi kebijakan fiskal untuk membantu dunia usaha menjaga keberlangsungan produksi dan lapangan kerja.

"Pemerintah mesti berkorban, misalnya dengan relaksasi kebijakan fiskal agar tidak terjadi PHK massal, suatu kondisi yang sulit dihindari di tengah tekanan rupiah seperti sekarang," ujarnya.