Kadin Titip Lima Prioritas Industri ke Menperin Sarmuji

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menitipkan lima prioritas kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji yang baru dilantik menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pergantian kepemimpinan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diharapkan tetap menjaga kesinambungan kebijakan industri sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan struktural sektor manufaktur.

Momentum industri Indonesia saat ini mulai membaik. PMI Manufaktur Indonesia pada September 2026 kembali ke zona ekspansi dengan skor 52,4, naik dari 49,8 pada Agustus. Ekspansi tersebut didorong antara lain oleh peningkatan pesanan baru, produksi dan ekspor.

Namun, dia menilai pemulihan industri belum merata. Berdasarkan data Kemenperin, IKI September 2026 berada di level 51,93. Dari 23 subsektor yang dianalisis, 15 subsektor masih berada di zona ekspansi, sedangkan delapan subsektor mengalami kontraksi.

“Karena itu, tugas ke depan bukan hanya mempertahankan ekspansi, tetapi membuat pertumbuhan industri lebih luas, konsisten, dan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar,” kata Erwin kepada Katadata.co.id, Jumat (2/10).

Lima Prioritas Kadin

Erwin mengatakan prioritas pertama yang perlu diperhatikan Sarmuji adalah menjaga daya saing biaya industri. Menurutnya, persoalan harga dan kepastian pasokan energi, khususnya gas untuk industri, listrik, BBM, serta biaya logistik perlu menjadi perhatian.

Industri membutuhkan bukan hanya harga energi yang kompetitif, tetapi juga kepastian volume dan kontinuitas pasokan agar mampu bersaing dengan negara lain di kawasan.

Kedua, Kadin meminta pemerintah memperkuat industri padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, makanan dan minuman, serta industri lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Industri itu perlu dijaga agar tetap berproduksi dan melakukan ekspansi di Indonesia, terutama di tengah tekanan impor, perubahan pasar ekspor dan kenaikan biaya produksi.

Ketiga, Kadin mendorong pendalaman struktur industri dan hilirisasi. Erwin mengatakan hilirisasi tidak seharusnya berhenti pada produk antara, tetapi perlu diarahkan hingga menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Beberapa sektor yang disebut antara lain industri kimia dan petrokimia, logam dan turunannya, otomotif dan kendaraan listrik, elektronik, semikonduktor, baterai, farmasi, serta industri berbasis energi terbarukan.

Menurut Erwin, langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal secara bertahap.

Keempat, Kadin menyoroti kepastian regulasi dan insentif investasi. Erwin mengatakan dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten antara Kemenperin dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Ia mencontohkan kebijakan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN), impor bahan baku, insentif fiskal, perdagangan, energi, lingkungan hingga ketenagakerjaan perlu saling mendukung.

“Jangan sampai satu kebijakan bertujuan mendorong investasi, sementara kebijakan lain justru menambah biaya atau ketidakpastian bagi industri,” ujarnya.

Kelima, Kadin meminta pemerintah memperkuat peran industri kecil dan menengah (IKM) serta industri nasional dalam rantai pasok investasi baru.

Erwin mengatakan investasi besar yang masuk ke Indonesia seharusnya memberikan dampak berganda melalui penggunaan pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta kemitraan dengan IKM dan perusahaan nasional.

Kadin Siap Jadi Mitra Pemerintah

Erwin mengatakan Kadin siap menjadi mitra pemerintah dan Menperin Sarmuji dalam memberikan masukan dari pelaku industri. Menurut dia, dunia usaha membutuhkan komunikasi yang intensif serta mekanisme penyelesaian persoalan industri yang cepat.

Ia mengatakan target pemerintah tidak seharusnya hanya mempertahankan PMI dan IKI di atas level 50. Kadin mendorong target yang lebih luas berupa reindustrialisasi, peningkatan kontribusi manufaktur terhadap perekonomian, peningkatan ekspor produk bernilai tambah, investasi berkualitas, serta penciptaan lebih banyak lapangan kerja formal.

“Kami berharap Menperin yang baru dapat segera melakukan dialog dengan asosiasi-asosiasi industri untuk memetakan persoalan per sektor dan menentukan beberapa prioritas yang bisa diselesaikan dalam 100 hari pertama,” kata Erwin.

Menurut dia, kondisi PMI yang kembali ekspansif dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri. Namun, data IKI yang menunjukkan masih adanya delapan subsektor yang mengalami kontraksi menunjukkan bahwa pemulihan sektor manufaktur belum berlangsung secara merata.