Industri Sawit Hadapi Tantangan EUDR hingga Dampak El Nino pada 2027

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyebut sejumlah tantangan yang akan dihadapi industri kelapa sawit pada 2027. Tantangan itu mencakup penerapan regulasi antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), penerapan regulasi biodiesel alias bensin campuran nabati, dampak El Nino terhadap produksi, hingga peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Eddy mengatakan kebijakan biodiesel Indonesia turut menjadi perhatian negara lain karena berpotensi memengaruhi pasokan minyak sawit di pasar global.

Eddy mengungkapkan dalam kunjungannya ke sejumlah negara di Eropa dan India, kebijakan mandatori biodiesel Indonesia menjadi salah satu hal yang dipertanyakan.

”Semuanya mengkhawatirkan penyerapan yang naik dari Indonesia,” kata Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (9/10). 

Menurut Eddy, Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Karena itu, peningkatan penyerapan minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel domestik dikhawatirkan mengurangi pasokan untuk pasar internasional.

Meski demikian, ia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku untuk program mandatori biodiesel.

“Intinya, kita tetap berkomitmen ekspor tetap jalan, tetapi di satu sisi juga untuk mandatori juga tetap jalan,” kata Eddy.

Tantangan Akses Pasar dan Regulasi Internasional

Selain kebijakan biodiesel, Eddy menyoroti tantangan akses pasar internasional pada 2027, terutama terkait penerapan EUDR dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

EUDR adalah regulasi Uni Eropa yang bertujuan mencegah produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Demikian, Eddy menilai, kesiapan industri sawit Indonesia dalam memenuhi ketentuan EUDR menjadi perhatian penting. 

“Pelaku industri perlu mencermati hubungan antara persyaratan keberlanjutan yang diberlakukan Uni Eropa dan kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat,” kata dia. 

Kebijakan ini berjalan seiring dengan akan diratifikasinya IEU-CEPA atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. 

Akses pasar melalui kebijakan tarif yang lebih rendah belum tentu bisa dimanfaatkan secara optimal, apabila produk Indonesia belum memenuhi ketentuan keberlanjutan yang dipersyaratkan pasar internasional.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dibahas lebih lanjut oleh pelaku industri dan pemerintah, mengingat kebijakan perdagangan serta regulasi keberlanjutan dapat memengaruhi daya saing ekspor sawit Indonesia.

Produktivitas Sawit Rakyat Masih Menjadi Tantangan

Tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, khususnya milik petani rakyat.

Eddy mengakui produktivitas sawit Indonesia masih perlu ditingkatkan. Menurut dia, perusahaan perkebunan telah melakukan peremajaan tanaman secara terencana, sedangkan pelaksanaannya di perkebunan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah.

Ia menyebut, perusahaan yang menjalankan peremajaan secara terencana dapat meningkatkan produktivitas sekitar 4–5% per tahun. Namun, peningkatan produktivitas di tingkat petani membutuhkan perhatian lebih lanjut.

GAPKI juga mendorong pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membantu meningkatkan produktivitas perkebunan. Organisasi tersebut berencana memberikan penghargaan kepada anggota yang dinilai berhasil menjalankan program PSR.

Eddy menilai, peningkatan produktivitas menjadi semakin penting karena pemerintah berencana meningkatkan penyerapan minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel. Kenaikan kebutuhan domestik perlu diimbangi dengan peningkatan produksi agar pasokan untuk ekspor tetap terjaga.

Dampak El Nino Berpotensi Memengaruhi Produksi 2027

Eddy juga mengingatkan potensi dampak El Nino terhadap produksi sawit pada 2027. Ia mengatakan, sejumlah daerah telah mengalami fenomena tersebut pada tahun ini sehingga dampaknya terhadap produksi perlu diantisipasi.

Menurut dia, besaran dampak terhadap produksi masih perlu dicermati. Namun, kondisi cuaca tersebut berpotensi menambah tantangan bagi industri ketika kebutuhan minyak sawit untuk pasar domestik dan ekspor harus tetap dipenuhi.

Semua persoalan ini akan menjadi pembahasan GAPKI dalam forum tahunan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 yang akan digelar pada 11 — 13 November 2026. Perhelatan yang akan digelar di Bali tahun ini mengusung tema “Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience”. 

Eddy berharap IPOC dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah kebijakan pemerintah untuk industri sawit pada 2027, termasuk kebijakan ekspor, mandatori biodiesel, akses pasar internasional, dan peningkatan produktivitas.