Menakar Risiko Penempatan Dana Pesangon di Tangan Danantara

Nur Hana Putri Nabila
18 November 2026, 10:28
danantara, dana cadangan pesangon, pesangon, PHK
Dok.Danantara Indonesia
Ilustrasi Danantara Indonesia
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon bagi pekerja, namun dana tersebut nantinya akan dikelola melalui lembaga pemerintah. 

Nama lembaga investasi negara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sempat disebut-sebut sebagai calon pengelola dana cadangan pesangon. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur Danantara ditunjuk sebagai lembaga pengelola dana cadangan pesangon pekerja. 

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, pemerintah harus memperjelas peraturan turunannya sebelum menunjuk lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Menurutnya, implementasi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan perlu didukung Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pelaksanaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Meski begitu, dari lembaga pemerintah yang ada, Herry menilai Danantara menjadi salah satu kandidat paling siap untuk mengelola dana tersebut dibandingkan lembaga pemerintah lainnya. Pasalnya, Danantara telah memiliki perusahaan induk yang bergerak di bidang pengelolaan investasi melalui Danantara Investment Management.

Selain itu, ia menilai kapasitas permodalan Danantara dan manajer investasi di bawahnya sangat kuat. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan risiko pengelolaan dana pesangon, terlebih dengan adanya jaminan negara.

“Kendati demikian, memang BUMN yang bergerak dalam pengelolaan dana masyarakat, ada juga yang punya cerita kurang baik. Misalnya, kasus Jiwasraya maupun Asabri,” kata Herry kepada Katadata, Selasa (18/11). 

Namun, Herry menilai perusahaan-perusahaan investasi yang tergabung dalam Danareksa Investment Management memiliki reputasi baik. Ia melihat risiko terburuk dari penunjukan Danantara bukan dari kinerja investasi, melainkan potensi munculnya persaingan usaha tidak sehat akibat penguasaan pengelolaan dana oleh satu pihak.

Herry mengatakan kondisi itu belum dapat dikategorikan sebagai monopoli berdasarkan undang-undang (monopoly by law). Sebab, UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak secara spesifik menunjuk Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon, melainkan hanya mensyaratkan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Menurutnya, ketentuan itu membuka alternatif pengelolaan dana melalui Kementerian Keuangan. Dalam skema ini, Kementerian Keuangan dapat bekerja sama dengan perusahaan manajemen investasi, baik milik negara maupun swasta, untuk mengelola dana cadangan pesangon.

“Cara ini pun juga baik. Sebab, risiko lebih terdistribusi, tidak menumpuk di satu entitas. Dengan demikian, dana cadangan pesangon yang dikelola bisa lebih aman atau lebih jauh dari risiko buruk,” kata Herry. 

Tiga Calon Pengelola Dana Cadangan Pesangon versi KSPI

Sebelumnya, Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan terdapat tiga kemungkinan lembaga yang dapat ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.

Pertama, BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, pilihan ini memiliki konsekuensi perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dari program jaminan sosial.

Kedua, Danantara Indonesia. Pilihan ini dinilai lebih memungkinkan karena pemerintah dapat memanfaatkan lembaga yang telah ada tanpa harus membentuk organisasi baru.

Ketiga, membentuk lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon. Akan tetapi, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Said Iqbal mengatakan hingga saat ini pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” katanya.

OJK Sebut Potensi Dana Pesangon Rp 150 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan dana cadangan pesangon perusahaan yang berpotensi masuk dalam pengelolaan industri dana pensiun mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. 

“Kita memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp 100-150 triliun sebenarnya,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila dalam diskusi anggota Dewan Komisioner OJK dengan media, Selasa (17/11).

Iwan mengatakan, dana kompensasi pesangon selama ini memiliki sejumlah kondisi yang dapat memicu pencairan. Setidaknya terdapat 23 kondisi atau trigger yang memungkinkan dana tersebut dibayarkan, salah satunya ketika pekerja mencapai usia pensiun.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi industri dana pensiun untuk mengategorikan pembayaran pesangon sebagai manfaat pensiun.

Halaman:
add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...