Menakar Risiko Penempatan Dana Pesangon di Tangan Danantara
Iwan mengatakan, OJK tengah membahas skema pengelolaan dana tersebut bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pembahasan itu ditujukan untuk memastikan dana cadangan pesangon dapat masuk dalam kategori dana pensiun, sekaligus mendukung pencapaian target pengembangan aset dana pensiun nasional.
“Nah memang kita sedang berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan dan Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana caranya memastikan dana pesangon itu kemudian masuk dalam kategori dana pensiun,” ujarnya.
Iwan mengatakan, OJK berharap dana pesangon tersebut tetap dikelola sebagai portofolio dana pensiun. OJK juga berharap dapat turut mengawasi pengelolaannya. Menurutnya, pembahasan mengenai dana pesangon tidak hanya menyangkut mekanisme penghimpunan dan investasi.
Aspek administrasi juga perlu diperjelas, termasuk pihak yang berhak menerima manfaat dan ketentuan waktu pencairannya berdasarkan 23 kondisi yang menjadi pemicu pembayaran.
“Karena di dana pensiun termasuk dana pesangon itu, kita tidak hanya bicara mengenai bagaimana mengakumulasikan dana tersebut. Tapi administrasinya seperti apa, siapa yang akan entitled untuk dapat benefit itu. Kalau tadi ada 23 trigger, itu kapan bisa keluar,” kata Iwan.
Masuk Kategori Dana Pensiun
Sebelumnya, OJK mendorong agar dana cadangan pesangon perusahaan tetap dikategorikan sebagai dana pensiun dan dikelola oleh lembaga penyelenggara program pensiun.
Dorongan tersebut menyusul ketentuan kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan ini sebelumnya diberitakan mewajibkan perusahaan menyetor dana cadangan pesangon kepada pemerintah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dana cadangan pesangon sebaiknya tetap berada dalam kelompok dana pensiun.
“Kalau bagi kami yang menjadi concern yang pertama, dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya adalah pengelola yang menyelenggarakan program pensiun,” kata Ogi dalam diskusi yang sama.
Ogi menyebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menargetkan aset dana pensiun mencapai 60% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Sementara itu, posisi aset dana pensiun saat ini baru sekitar 8% dari PDB.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan inovasi produk dan perluasan sumber penghimpunan dana jangka panjang, termasuk melalui skema dana cadangan pesangon.
“Sekarang baru 8%. 2045 kan tidak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8% ke 60% kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini,” ujarnya.
