Tiongkok Siap Balas AS Usai Trump Jatuhi Sanksi terkait Hong Kong
Pemerintah Tiongkok bersumpah akan mengambil langkah balasan terhadap Amerika Serikat (AS). Hal ini dipicu oleh tindakan Trump yang menandatangani Undang-undang (UU) dan perintah menghukum pejabat Tiongkok atas tindakan agresif di Hong Kong.
Pemerintah Tiongkok mengatakan bakal membalas AS setelah Trump memerintahkan mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial atas Hong Kong dan meneken UU yang memungkinkan pemberian sanksi kepada Beijing.
Pada pernyataannya pada hari ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Undang-Undang Otonomi Hong Kong sebagai sebuah fitnah kejam. Beijing memperingatkan Washington agar tak ikut campur dalam urusan internalnya.
(Baca: Presiden AS Trump Akui Dibalik Keputusan Inggris Blokir 5G Huawei)
"Tiongkok akan membuat tanggapan untuk melindungi kepentingannya yang sah, dan menjatuhkan sanksi baik secara perorangan ataupun entitas AS yang terlibat," ujar pejabat Kemenlu Tiongkok dikutip dari Aljazeera, Rabu (15/7).
Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Trump meningkatkan tekanan terhadap Beijing melalui UU Otonomi Hong Kong yang disahkan Kongres pada Selasa (14/7).
"Hari ini saya menandatangani undang-undang, dan perintah eksekutif untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakan agresifnya terhadap rakyat Hong Kong," kata Trump di Gedung Putih.
Menurutnya, Hong Kong saat ini akan diperlakukan sama dengan Tiongkok tanpa hak istimewa, perlakuan ekonomi khusus dan tidak ada ekspor teknologi sensitif.
"Kebebasan mereka telah diambil; hak-hak mereka telah diambil," kata Trump, mengutip undang-undang keamanan nasional baru Beijing.
"Dan menurut saya, Hong Kong, tidak akan lagi dapat bersaing dengan pasar bebas. Banyak orang akan meninggalkan Hong Kong," ujar Trump menambahkan.
Tiongkok telah menentang peringatan internasional awal Juli dengan memberlakukan UU Keamanan. Adanya UU ini memungkinkan Tiongkok menghukum segala bentuk pelanggaran yang terdaftar sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.
Undang-undang tersebut telah mengirim angin dingin kepada Hong Kong, yang sejak tahun lalu melakukan protes besar-besaran dan pro-demokrasi.
(Baca: Ketegangan AS-Tiongkok Meningkat, Harga Minyak Tergelincir 1%)
Sebagai tanggapannya, Kongres AS dengan suara bulat mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Hong Kong.
Aturan ini yang menargetkan aparat kepolisian yang telah menindak demonstran Hong Kong serta pejabat Partai Komunis Tiongkok terlibat dalam pemberlakuan UU keamanan nasional tersebut. Sanksi wajib juga dijatuhkan kepada pihak bank yang berbisnis dengan pejabat.
Di bawah pemerintah Trump, siapa pun yang mendukung kebijakan yang merusak proses demokrasi di Hong Kong akan diblokir, menurut teks dokumen yang dirilis oleh White House.
(Baca: Perang Dagang AS-Tiongkok Memanas, Rupiah Menguat ke 14.425 per US$)
Namun, para analis mengatakan bahwa penghentian perlakuan khusus Hong Kong justru membuktikan kekalahan bagi AS.
Hong Kong merupakan sumber surplus perdagangan barang bilateral AS terbesar tahun lalu, yakni US$ 26,1 miliar, menurut data Biro Sensus AS. Sedangkan data Departemen Luar Negeri AS mencatat ada 85.000 warga AS yang tinggal di Hong Kong pada 2018 dan lebih dari 1.300 perusahaan AS beroperasi di sana, termasuk perusahaan keuangan.
Hubungan AS dengan Tiongkok kembali teganga beberapa wakti lalu kibat pandemi corona, keberadaan kelompok militer di Laut Cina Selatan, perlakuannya terhadap Muslim Uighur dan surplus perdagangan yang naik signifikan.
