AS Ajak Jepang dan Negara Sekutu Blokir TikTok
Amerika Serikat dikabarkan mengajak Jepang dan negara-negara sekutu lainnya untuk bergabung melarang penggunaan teknologi dan aplikasi asal Tiongkok seperti TikTok. Alasannya, TikTok dapat digunakan untuk pencurian data.
Surat kabar asal Jepang Yomiuri mengutip seorang pejabat senior pemerintah AS yang mengatakan Washington sangat prihatin dengan Tiongkok yang memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi. Surat kabar itu menyebutkan pejabat AS hendak mengajak negara-negara sekutunya untuk mengikuti jejaknya melarang TikTok dan memblokir teknologi komunikasi 5G Huawei.
Keith Krach, wakil menteri untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi dan Lingkungan di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan kepada Yomiuri bahwa AS mengharapkan Jepang untuk bekerja sama. Dia menyebut ajakan tersebut akan memperdalam solidaritas dan persatuan antar sekutu AS.
Namun, AS menghormati kedaulatan Jepang dan menyerahkan keputusan akhirnya kepada negara tersebut. "Kami akan segera memperluas inisiatif jalur bersih di luar 5G untuk memasukkan aplikasi yang bersih," kata Krach dikutip dari South China Morning Post, Selasa (28/7).
Sejak awal Juli lalu, Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mengatakan AS tak akan tinggal diam dengan potensi TikTok yang mencuri data para penggunanya. Saat ini pemerintah Presiden Donald Trump mengajukan proposal yang melarang PNS di AS menggunakan TikTok.
Jeff Kingston, direktur studi Asia di Universitas Tokyo mengatakan tekanan kepada Jepang untuk mengikuti jejak AS tidaklah mengherankan. Kingston mengatakan Trump memainkan isu politik Tiongkok untuk menarik simpati dalam pemilihan presiden.
"Ada kampanye terpadu di seluruh pemerintah untuk menjelek-jelekkan Tiongkok sebagai upaya Trump menutup celah pada [calon presiden dari Partai Demokrat Joe] Biden," katanya.
Dia menyoroti meningkatnya dana untuk lembaga Pusat Keterlibatan Global, yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri yang mendapatkan dana hingga US $ 138 juta tahun ini. Pada 2016 lembaga ini mendapatkan anggaran US$ 20 juta pada 2016 ketika menghadapi isu Islam.
"Trump melihat bahwa kampanye pemilihannya kembali dalam kesulitan besar, jadi dia perlu menyalahkan Tiongkok untuk virus corona dan membuat Beijing menjadi ancaman eksistensial bagi AS, baik secara ekonomi maupun strategis," kata dia.
Kingston memperkirakan pemerintah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemungkinan akan setuju dengan permintaan Washington. "Jepang berada dalam situasi, pertama, di mana sulit untuk mengatakan tidak kepada AS," katanya.
Apalagi belakangan hubungan Jepang dan Tiongkok tak harmonis terkait sengketa kedua negara atas pulau yang tak berpenghuni Senkaku yang berada di Kepulauan Pinnacle, yang berada di bawah administrasi Jepang. Pulau ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari Kecamatan Toucheng, Kabupaten Yilan.
India merupakan negara yang pertama kali memblokir TikTok dan melarang 58 aplikasi asal Tiongkok lainnya pada akhir Juni, karena dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.
India menuduh Tiongkok mencuri dan secara diam-diam mengirimkan data pengguna dengan cara yang tidak sah ke server di luar India. Larangan itu dikeluarkan segera setelah bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di zona perbatasan yang disengketakan di Ladakh.
Kemudian, pada awal bulan ini, Australia mengumumkan pihaknya sedang menyelidiki potensi pencurian data TikTok. Australia khawatir setelah induk perusahaan TikTok, Bytedance Ltd membuka kantor di Australia.
