Covid-19 Turun, Retno Minta Arab Saudi Perlunak Kebijakan Vaksin Umrah

Indonesia meminta Arab Saudi meninjau kembali kebijakan vaksin Covid-19 untuk keperluan ibadah umrah kepada Jamaah Indonesia. Terlebih, kasus Covid-19 di Indonesia sudah jauh menurun dibandingkan pada puncaknya, Juli lalu.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, di sela sela acara Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  di New York, Amerika Serikat, Selasa (21/9).

"Saya sampaikan mengenai data situasi Covid di Indonesia yang sudah sangat menurun dan mengharapkan kiranya data-data tersebut digunakan oleh otoritas Arab Saudi di dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin,
umrah dan lain-lain," tutur Retno dalam press briefing, Rabu (22/9.

Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan  warga negara asing (WNA) yang sudah menerima satu dari empat jenis vaksin yang disetujui mereka, yaitu Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna.

Pada Agustus lalu, Arab Saudi akhirnya mengizinkan WNA penerima vaksin Sinopharm dan Sinovac masuk ke negaranya. Namun, izin itu disertai dengan catatan yakni hanya WNA yang sudah mendapatkan dosis kedua vaksin Sinovac/Sinopharm  serta vaksin booster dari empat jenis vaksin tersebut yang diperbolehkan masuk.

Kebijakan ini tentu saja memberatkan Indonesia mengingat sebagian besar vaksin yang diterima warga negara Indonesia (WNI) adalah dari merk Sinovac. 

Retno menilai kebijakan vaksin seharusnya juga mempertimbangkan izin penggunaan darurat atau emergency use of listing (EUL) yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).  Sinovac sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari WHO pada awal Juni lalu.

"Kembali saya menekankan mengenai pentingnya EUL WHO dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait vaksin,"tutur Mantan Duta Besar RI untuk Norwegia tersebut.

 Sejak pandemi melanda dunia Maret 2020, pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan jamaah Indonesia  melaksanakan ibadah Umrah. Mereka memang sudah mencabut larangan terbang dan memperbolehkan WNI masuk ke Arab Saudi tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat.

Persyaratan itu di antaranya memiliki izin tinggal, sudah mendapatkan dua dosis vaksin yang diterima pemerintah Arab Saudi serta vaksinasi dilakukan di Arab Saudi sebelum WNA pulang ke negaranya.

Selain dengan Arab Saudi, Retno juga bertemu Liz Truss yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Inggris pada 15 Septemebr lalu.  Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga berharap pemerintah Inggris mempertimbangkan untuk memasukkan Indonesia ke dalam "green list" mereka.

Seperti diketahui, pemerintah Inggris menggunakan kriteria daftar hijau dan merah untuk calon WNA yang akan masuk ke sana ataupun travel guidance bagi warga Inggris yang hendak bepergian ke luar negeri.

 Warga negara Inggris dilarang melakukan perjalanan ke negara-negara yang masuk daftar merah. Sebaliknya, pemerintah Inggris juga melarang WNA dari negara merah mengunjungi Inggris. Hingga kini, Indonesia masih masuk dalam daftar negara merah untuk pemerintah Inggris.

WNA dari negara "green list" diperbolehkan masuk dan hanya menunjukan hasil tes negatif saja saat tiba di bandara. Mereka juga tidak harus mengisolasi diri. Sebelumnya, Inggris juga menggunakan kategori "amber" untuk negara yang berpotensi masuk ke "green list".

"Saya menjelaskan mengenai situasi covid Indonesia yang sudah sangat melandai dan membaik. Saya berikan semua data perbandingan, misalnya kasus Covid-19 di Indonesia pada bulan Juli dengan situasi Covid-19 di Indonesia pada bulan September yang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan," tutur Retno.

 Indonesia melaporkan tambahan kasus sebanyak 3.263 pada Selasa (21/9). Pada Senin (20/9), Indonesia hanya melaporkan adanya tambahan kasus Covid-19 sebanyak 1.932, atau terendah sejak 24 Agustus tahun lalu (1.877). Tambahan kasus harian yang dilaporkan pada Senin (20/9) turun 97% dibandingkan puncaknya pada 15 Juli 2021 yakni 56.757 kasus.

"Harapan saya adalah data-data yang saya sampaikan ini akan digunakan oleh otoritas Inggris sebagai masukan untuk melakuan review terhadap red green list mereka,"tuturnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda tersebut mengatakan Menlu Inggris berencana untuk berkunjung ke Indonesia pada akhir tahun ini untuk menindaklanjuti semua pembicaraan di New York serta membahas kerja sama yang lebih strategis antara kedua.

negara.