Sejarah dan Syarat Menjadi Anggota G20
Syarat Menjadi Anggota G20
Syarat menjadi anggota G20, sebenarnya tidak ada kriteria tertentu. Akan tetapi, ada satu hal yang dipahami bersama. Negara-negara yang tergabung dalam G20 perlu memberikan dampak dan berkontribusi pada perekonomian serta menjaga stabilitas keuangan dunia.
Negara G20 adalah negara yang masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Hal ini bisa terindikasi dari PDB setiap anggota G20. Melansir situs resmi g20.org, G20 melibatkan negara berpenghasilan menengah dan punya pengaruh terhadap ekonomi dunia yang sistemik, termasuk Indonesia.
Terdapat tiga jenis pertemuan negara G20 yakni KTT, Pertemuan tingkat menteri dan deputi, serta pertemuan kelompok kerja.
KTT (Summit)
KTT (summit) adalah sebuah pertemuan yang mengundang kepala negara dan kepala pemerintahan negara G20. KTT G20 adalah puncak dari semua pertemuan yang melibatkan negara anggota.
Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi (Ministerial & Deputies Meetings)
Jenis pertemuan ini akan diadakan berdasarkan masing-masing fokus utama forum. Contohnya pada finance track, pertemuan tingkat menteri akan dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral setiap negara G20.
Kelompok Kerja (Working Groups)
Jenis pertemuan ini akan membahas dan mengatasi isu spesifik terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Dalam forum ini beranggotakan para ahli dari negara G20. Hasilnya akan dimasukan ke segmen kementerian dan akhirnya KTT.
Indonesia Menjadi Tuan Tumah G20
Pemerintah resmi menggantikan Italia untuk menjalankan Presidensi G20 untuk setahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap jabatan ini akan menguntungkan, salah satunya akan memberi tambahan US$ 533 juta atau setara Rp 7,6 triliun (kurs Rp 14.280 per US$) terhadap Produk Domestik Bruto.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggelar kurang lebih 150 pertemuan. Selain pertemuan kepala negara, menteri keuangan dan gubernur bank sentral, agenda G20 juga akan diisi banyak agenda tambahan, termasuk seminar internasional. Sebagian besar akan digelar secara offline di Bali sehingga bisa dipastikan akan menarik banyak pengunjung.
Selain itu, perhelatan G20 juga akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya akan ada tambah 33 ribu pekerja baru untuk mendukung acara tersebut.
Selain dari sisi nilai ekonomi dan tenaga kerja, pertemuan G20 juga diharap bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk memamerkan berbagai reformasi yang sudah dilakukan. Sri Mulyani bakal memamerkan dua beleid baru besutannya, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) serta RUU hubungan keuangan daerah dan pusat.
