Ghana, Pasien IMF yang Bangkrut Karena Terlilit Utang
Pemerintah Ghana telah mengajukan pailit atau bangkrut setelah gagal membayar utang yang jatuh tempo kepada kreditor internasional bernilai miliaran dolar pada Desember 2022. Menurut laporan The New York Times, pemerintahan Presiden Nana Akufo-Addo tidak memiliki pilihan lain selain menerima pinjaman senilai US$ 3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) demi mengatasi krisis finansial di negaranya.
Krisis finansial telah membelit berbagai sektor. Banyak perusahaan konstruksi harus memberhentikan pekerjanya, hal ini menambah berat masalah pengangguran yang menimpa Ghana. Emmanuel Cherry, Direktur Eksekutif salah satu asosiasi perusahaan konstruksi di Ghana, mengungkapkan bahwa pemerintah menunggak pembayaran kepada para kontraktor senilai 15 miliar Cedi atau sekitar US$ 1,3 miliar, belum termasuk bunga.
Pemerintah Ghana juga berhutang kepada produsen listrik swasta senilai US$ 1,58 miliar. Jika utang ini tak kunjung dibayar, negara berjuluk Bintang Hitam itu terancam akan mengalami pemadaman listrik di berbagai wilayah.
Menurut laporan Reuters, utang publik Ghana mencapai 467,4 miliar Cedi atau setara US$ 37,4 miliar per September 2022. Sekitar 42% dari utang tersebut adalah utang rumah tangga. Sementara itu, menurut Fitch Ratings, 70% pendapatan pemerintah Ghana tersedot untuk pembayaran bunga utang.
"Pemerintah pada dasarnya sudah bangkrut. Ini adalah kali ke-17 Ghana terpaksa meminta bantuan IMF sejak memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1957. Krisis terbaru ini sebagian dipicu oleh pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina, serta kenaikan harga pangan dan bahan bakar," tulis New York Times.
Rencana Penyelamatan Ekonomi Ghana
IMF mempresentasikan sebuah rencana penyelamatan komprehensif untuk mengatasi utang Ghana, mengendalikan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan melindungi populasi yang paling rentan sambil bernegosiasi dengan para kreditor asing.
Masalah ini akan menjadi topik diskusi yang penting dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan datang. Beban utang yang terus meningkat bagi negara-negara berkembang, diperkirakan melebihi $200 miliar, juga akan menjadi topik diskusi utama lainnya dalam Sidang Umum PBB.
Pinjaman IMF membantu menstabilkan perekonomian Ghana dengan mengurangi fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan kepercayaan. Saat ini inflasi di Ghana mencapai 40%, menurun dibandingkan puncaknya pada Januari lalu yang mencapai 50%.
Pada Mei lalu, Presiden Nana Akufo-Addo menyebut pinjaman dari IMF tidak serta-merta menyelesaikan masalah ekonomi negara tersebut. Pemerintah harus memangkas anggaran belanja negara dan meningkatkan pendapatan, antara lain dengan menaikkan pajak dan memburu para penghindar pajak. Setelah menerima pinjaman dari IMF, Ghana berencana merestrukturisasi utangnya untuk menurunkan utang luar negeri sebesar US$ 10,6 miliar pada periode 2023-2026.
Berdasarkan data Pembiayaan Kuartalan IMF per 31 Juli 2023, utang Ghana kepada lembaga internasional itu melonjak 35,55%. Angka tersebut setara dengan 9,55% dari 17,68 miliar Special Drawing Rights (SDR) utang yang diberikan IMF kepada negara-negara di Benua Afrika. Pinjaman Ghana kepada IMF mencapai SDR 1,69 miliar per Juli 2023, meningkat dibandingkan SDR 1,25 miliar per April 2023.
Ghana menjadi negara di Afrika yang memiliki utang terbesar kepada IMF, disusul Republik Demokratik Kongo yang memiliki utang sebesar SDR 1,14 miliar dan Kenya SDR 1,0 miliar. Dari total pinjaman tersebut, Ghana sudah membayar sebesar SDR 8 juta di mana SDR 1 setara dengan US$ 1,34 sehingga total utang yang sudah dibayar kembali setara US$ 10,72 juta.
